JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeksekusi langkah percepatan penegasan batas desa secara masif pada tiga kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton Tengah, Muna, serta Muna Barat.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Bolombo menyampaikan bahwasanya sebanyak 272 desa pada tiga kabupaten tersebut bakal memperoleh program percepatan penegasan batas desa melalui skema Integrated Land Administration and Spatial Planing Program (ILASPP).
"Program ini merupakan hasil kerja sama antara Bank Dunia, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG)," ucap La Ode Ahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).
Ia menuturkan terdapat perincian 81 desa di Muna Barat, 124 desa di Muna, serta 67 desa yang tersebar di Buton Tengah.
Dipaparkan bahwa aksi percepatan penegasan batas desa di tiga kabupaten tersebut menjadi bagian dari eksekusi ILASPP tahapan kedua berdampingan dengan wilayah kabupaten lain, yakni Pati, Klaten, Kulon Progo, Gunung Kidul, serta Bantul.
Sementara itu, tahapan pertama sebelumnya telah dirampungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara serta Kabupaten Donggala dan Toli Toli di kawasan Sulawesi Tengah.
Guna menyajikan pembekalan informasi awal, pihak Kemendagri juga telah menggelar agenda Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Lingkungan dan Sosial ILASPP Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten, bertempat di Aula Kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/9), yang turut dihadiri langsung oleh Bupati Buton Tengah Azhari.
Sajian informasi awal yang dibagikan, sambung La Ode Ahmad, ditujukan guna mengidentifikasi wilayah kecamatan beserta desa yang berpeluang menghadapi riak permasalahan penegasan batas wilayah.
Ia menerangkan bahwa ajang bimtek tersebut sekaligus difungsikan sebagai wadah penghimpunan data dan pemetaan kondisi lingkungan sosial.
"Merekap hasil skrining dalam database KoboToolbox dengan status approved untuk seluruh Kabupaten," katanya.
Ia mengimbuhi bahwasanya rangkaian agenda bimtek bertindak sebagai fondasi bagi jajaran pemerintah daerah (pemda) beserta tim pelaksana bantuan teknis guna memitigasi atau menekan potensi friksi pada tiap-tiap tahapan.
Dari hasil proses penyaringan tersebut, lanjut dirinya, ditemukan indikasi pengelompokan desa yang menyimpan potensi masalah serta desa yang bersih tanpa masalah.
Menurut pandangannya, bagi desa yang terdeteksi mengantongi indikasi permasalahan maka wajib dicermati titik lokus desanya, ragam jenis, sampai tingkatan skala masalahnya.
Seusai tahap itu, bakal ditempuh fasilitasi proses mediasi penanganan masalah yang mana hasil akhirnya ditetapkan secara resmi oleh bupati.
"Output utama data awal yang valid, partisipatif, dan siap menjadi dasar rekomendasi penegasan batas desa," tutur La Ode Ahmad.
Mengacu pada rekam jejak pengalaman sebelumnya, di kawasan Bolaang Mongondow tercatat ada 11 segmen yang ditangani langsung oleh wakil bupati, sementara 494 segmen sisanya sukses mencapai kesepakatan lewat forum musyawarah desa.
Pada wilayah Toli-Toli, terdata sebanyak enam segmen difasilitasi oleh bupati dan 97 segmen lainnya berhasil sepakat lewat musyawarah desa. Sedangkan di Donggala, terdapat 20 segmen yang ditangani bupati serta 272 segmen sisanya mencapai permufakatan melalui musyawarah desa.
Dalam kesempatan itu, ia menaruh harapan besar atas sokongan penuh dari jajaran pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkatan desa.
Guna lingkup pemerintah kabupaten, ia berharap mereka sudi melakoni fungsi pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan agenda, sekaligus menggalang koordinasi bersama pihak kecamatan dan pemerintah desa.
Sementara bagi jajaran para camat, La Ode Ahmad meminta mereka sanggup mengoordinasikan kegiatan penyaringan (skrining) serta meneruskan sajian informasi kepada seluruh desa agar bersiap diri dalam menyambut kedatangan tim pengumpul data.
"Untuk desa diharapkan koordinatif dalam penyampaian informasi kondisi lingkungan dan sosial sesuai realitas di desa dan masyarakat agar dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan minimalisasi potensi risiko," ungkapnya.