JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memperketat sistem penjualan tiket guna mempersempit ruang praktik pemborongan tiket hingga praktik calo.
Transaksi aplikasi digital pun ditargetkan mencapai 75% tahun ini. Langkah tersebut menjadi bagian dari perubahan pola penjualan tiket Pelni yang selama ini masih melibatkan loket dan travel.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W mengatakan pergeseran tersebut akan diikuti dengan pengurangan penjualan melalui kanal manual. Sejumlah travel direncanakan ditutup pada tahun depan dan transaksi diarahkan melalui kanal digital.
"Kami ditargetkan harus 75% sudah digital channel. Makanya ada beberapa yang memang kami ada rencana penutupan travel yang manual jadi memang sudah beralih ke digital channel," kata Dessy dalam wawancara, di sela agenda Hari Pelanggan Nasional, Rabu (2/9/2026).
Data transaksi menunjukkan kanal Pelni Mobile telah mengambil porsi sekitar 50%. Sementara itu, loket menyumbang sekitar 14% transaksi, sedangkan sisanya berasal dari travel dan kanal digital lainnya, termasuk transaksi B2B. Perubahan tersebut membuat fungsi loket ikut bergeser.
Di Jawa dan Sumatra, loket mulai lebih banyak digunakan untuk mengedukasi penumpang agar menggunakan Pelni Mobile, termasuk membantu memasang aplikasi dan mengajarkan proses pembelian tiket.
"Jadi loket itu sekarang fungsinya tidak menjual lagi sebetulnya. Jadi lebih mengedukasi penumpang yang datang ke loket. Diedukasi mau diinstalin. Atau mau apa baru ini gitu loh. Jadi mereka diajarkan untuk membeli di P&E Mobile," ujar Dessy.
Peralihan tersebut juga menjadi instrumen untuk mempersempit celah pemborongan tiket. Pelni sebelumnya menghadapi praktik booking dalam jumlah besar sebelum identitas penumpang tersedia. Untuk menutup celah itu, waktu penyelesaian pembayaran dipangkas menjadi 15 menit.
Jumlah tiket yang dapat dipesan melalui satu akun juga dibatasi maksimal empat tiket. Digitalisasi kemudian diperluas sampai proses boarding. Seluruh tiket digital Pelni telah dilengkapi QR Code yang dapat digunakan untuk proses e-boarding. QR Code tersebut sekaligus terhubung dengan data manifest penumpang.
Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya mengatakan penguatan sistem digital juga ditujukan untuk memastikan tidak ada penumpang yang masuk kapal tanpa identitas yang jelas.
"Jadi di Pelni ini intinya kami bagaimana menjaga jangan sampai orang yang naik ke kapal itu enggak ada identitasnya. Identitas itu artinya enggak punya tiket ya. Kalau sudah punya tiket berarti kan kami punya manifest," kata Budi.
Budi juga menyebut dalam jam-jam tertentu pengguna Pelni Mobile dapat mencapai 68% dari total transaksi. Pelni juga tengah membersihkan akun-akun lama yang tidak memiliki data identitas valid.
Budi menyebut masih terdapat akun dengan nomor KTP 00000 atau nama yang tidak valid, meskipun jumlahnya kurang dari 10%.
Perseroan memberikan waktu sekitar dua minggu kepada pemilik akun untuk memperbarui data. Setelah periode tersebut, akun yang tidak diperbarui akan dinonaktifkan sehingga akun yang aktif dapat diverifikasi dengan data Dukcapil.
Penguatan verifikasi tersebut akan dilanjutkan dengan wacana penerapan autogate. Saat ini sistem tersebut belum diterapkan dan masih dalam tahap pembahasan.
Budi mengatakan autogate diperlukan agar pergerakan penumpang dapat teridentifikasi sejak masuk hingga keluar dari kapal. Penumpang yang tidak memiliki tiket tidak dapat masuk, sedangkan proses keluar juga akan dikaitkan dengan tiket yang dimiliki.
Pelni saat ini melalui 74 pelabuhan. Dessy mengatakan perseroan terus berkoordinasi dengan badan usaha Pelabuhan terkait seperti Pelindo dan KSOP untuk pengembangan fasilitas pendukung, termasuk X-ray dan autogate. Namun, peralihan menuju digital tidak dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.
Pelni masih mempertahankan layanan loket di wilayah timur karena kebutuhan pelayanan langsung masih lebih tinggi. Untuk transaksi rombongan dalam jumlah besar, loket juga tetap digunakan dengan persyaratan tertentu.
Pelni memberikan layanan tersebut bagi rombongan yang memiliki surat organisasi dan persetujuan Kementerian Perhubungan.
Dengan strategi tersebut, Pelni berupaya menggeser titik utama transaksi dari loket dan travel menuju aplikasi. Di saat yang sama, sistem digital diarahkan untuk membuat identitas penumpang lebih mudah diverifikasi dan mempersempit ruang transaksi tiket yang tidak sesuai dengan nama pemegangnya.