JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau para pejabat administrator serta pengawas yang baru dilantik di lingkungan Kementerian Komdigi agar mengubah metode kerja mereka supaya membawa dampak konkret bagi layanan publik, selaras dengan prinsip T3 (Terhubung, Tumbuh, Terjaga).
Arahan ini ditekankan Meutya agar lewat amanah baru tersebut, para pejabat administrator dan pengawas mampu menghadirkan pelayanan yang kian sigap dan berdaya guna mengikuti pesatnya perkembangan digitalisasi.
“Kalau Bapak atau Ibu menjalankan tugas business as usual, padahal dunia sedang bergejolak dan digitalisasi melompat dengan cepat, kami tidak akan mencapai target apa pun kalau tidak ada keberanian dan inovasi,” ujar Meutya melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Prinsip T3 sendiri merupakan gagasan anyar yang digaungkan dalam tubuh Kementerian Komdigi sekaligus berfungsi sebagai pedoman pandang guna mewujudkan akselerasi digital yang merata dan memberdayakan masyarakat di Indonesia.
Lewat penerapan prinsip ini, segenap talenta di Kementerian Komdigi diharapkan mampu menelurkan berbagai inovasi serta layanan digital yang solutif bagi publik.
Menurut Meutya, perombakan struktur organisasi di kementeriannya merupakan mandat anyar dari Presiden yang wajib dibuktikan lewat pencapaian kerja secara nyata. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap pejabat agar mendalami pergeseran tugas serta fungsi di dalam struktur baru dan menghindari pengulangan pola kerja konvensional.
Selain mengusung prinsip T3, Menkomdigi juga memaparkan lima poin penting yang wajib dijalankan oleh jajaran pejabat administrator serta pengawas Kemkomdigi, yang meliputi kerja sama lintas fungsi, penerapan integritas tinggi, keberanian berinovasi, akuntabilitas berorientasi hasil, serta pemberian teladan dalam pelayanan.
Dengan serangkaian langkah tersebut, diharapkan seluruh kebijakan yang ditangani oleh para pejabat anyar berikut produk dokumen yang dihasilkan nantinya bisa berjalan secara optimal dan efektif.
Ia pun mengimbau segenap pejabat agar menjaga kepercayaan publik serta membuktikan bahwa amanah dari negara mampu mewujudkan kualitas layanan digital yang semakin prima bagi masyarakat.
Hal tersebut ditekankan karena tolok ukur kesuksesan seorang pejabat menurut Meutya bukan sekadar diukur dari posisi jabatan atau evaluasi internal semata, melainkan ditentukan langsung oleh tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau masyarakat belum menganggap kami berhasil atau masyarakat mengatakan bahwa kami arahnya salah, itu menjadi tolok ukur tertinggi untuk menilai keberhasilan kami sebagai lembaga,” ungkapnya.
Apabila seluruh poin penting tersebut dapat direalisasikan dengan baik, Meutya optimis target Kementerian Komdigi pada tahun 2029 mendatang dapat terwujud seirama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.