JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekecewaannya terhadap mutu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan situasi nyata di tengah masyarakat atau berantakan serta tidak akurat.
Ungkapan tersebut diutarakan Purbaya sebagai bentuk tanggapan atas banyaknya laporan warga golongan mampu atau masuk kategori Desil 9 dan 10, padahal taraf hidup mereka sesungguhnya tidak selaras dengan kelompok tersebut.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menerangkan bahwa negara sebenarnya telah menyiapkan dana berskala besar untuk kepentingan DTSEN serta sensus ekonomi dalam rangka pemetaan data warga yang menyentuh angka hampir Rp 7 triliun.
"Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi, ya dengan macam-macam itu kalau enggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit," ujar Purbaya.
Berdasarkan penjelasan Purbaya, pihak pemerintah pun telah mengabulkan permohonan tambahan dana dari Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal tahun.
Suntikan dana ekstra tersebut diberikan demi menjamin peningkatan kualitas DTSEN agar menjadi lebih baik. Berbekal kucuran dana itu, Purbaya menaruh harapan mutu DTSEN pada tahun mendatang bisa jauh lebih optimal dan akurat dalam menggambarkan potret sosial ekonomi masyarakat.
"Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," katanya.
Urgensi perbaikan DTSEN kian mendesak mengingat pemerintah mulai memanfaatkan data berbasis desil sebagai landasan utama penetapan regulasi subsidi. Salah satu agenda yang disiapkan yakni pembatasan distribusi bahan bakar Pertalite khusus bagi kalangan masyarakat yang berada di Desil 9 dan 10.
Konsekuensinya, apabila keakuratan data meleset dari fakta di lapangan, warga yang sejatinya masih berhak menerima subsidi justru terancam terkena imbas pembatasan tersebut.
Purbaya menyampaikan bahwa saat ini jajaran pemerintah masih merancang sistem pendukung guna memastikan kebijakan itu dapat dieksekusi memakai data yang lebih presisi.
"Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kami jalankan," ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menjamin pihak pemerintah tetap membuka koridor penanganan khusus bagi warga yang mendapati ketidakselarasan data sembari menunggu proses pemutakhiran DTSEN rampung.
"Kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, berapa orang... kalau ada masalah ya kami, let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan handle case by case," jelas Purbaya.
Optimalisasi pembaruan data ini diandalkan mampu membuat mekanisme penyaluran subsidi maupun bantuan sosial menyasar target yang tepat sekaligus menekan potensi warga yang benar-benar membutuhkan kehilangan hak akses terhadap program bantuan pemerintah.