JAKARTA – Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah memfinalisasi aturan pembatasan pembelian Pertalite supaya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mengandalkan anggaran negara bisa disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Pada skema yang tengah dirancang, tipe kendaraan bakal menjadi salah satu rujukan utama guna mengklasifikasikan konsumen yang masih berhak mengakses Pertalite.
Pemerintah sebelumnya merencanakan kelompok masyarakat pada tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tertinggi atau desil 10 sebagai salah satu target pembatasan BBM bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengetrapan pembatasan di lapangan mendatang bakal mengacu pada tipe kendaraan yang dipakai sewaktu membeli BBM subsidi. Menurutnya, varian serta kepemilikan armada bisa menjadi salah satu parameter yang merefleksikan tingkat kesejahteraan atau desil seseorang.
“Kami [mengacu] berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Mobil Mewah Jadi Sorotan
Kendati regulasi finalnya masih dalam tahap penggodokan, pemerintah memberikan gambaran bahwasanya deretan kendaraan mewah berpotensi menjadi kategori yang dibatasi untuk membeli Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya turut menyampaikan pembatasan pembelian BBM subsidi bakal memperhitungkan rincian spesifikasi atau jenis kendaraan yang digunakan pembeli. Bahlil berpandangan para pemilik mobil mewah sepatutnya tidak turut menikmati BBM yang disubsidi oleh negara.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa lini kendaraan layaknya BMW dan Mercedes-Benz menjadi contoh tipe mobil yang dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi.
Walau begitu, hingga detik ini pihak pemerintah masih mematangkan kriteria kendaraan yang kelak dimasukkan ke dalam daftar pembatasan. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah seluruh kendaraan dengan merek atau model tertentu akan secara otomatis dilarang mengonsumsi Pertalite.
Pembatasan Pertalite Mengacu Kondisi Ekonomi
Di samping tipe kendaraan, pemerintah mengaitkan kebijakan pembatasan ini dengan variabel kondisi sosial ekonomi warga. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam desil 10, alias kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, dijadikan salah satu sasaran pokok pembatasan.
Formulasi ini dimanfaatkan pemerintah untuk menjamin alokasi subsidi energi lebih banyak dinikmati kelompok warga yang benar-benar membutuhkan.
Namun, belakangan mengemuka keluhan dari masyarakat yang melakukan pengecekan status desil secara independen merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian warga menjumpai bahwa penetapan status desil yang terdaftar tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi mereka saat ini.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan pembatasan BBM subsidi berbasis data sosial ekonomi.
Pemerintah Ingin Subsidi Tepat Sasaran
Bahlil sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (11/8/2026) guna mendiskusikan kebijakan tersebut.
Langkah pembatasan dipacu lantaran pemerintah menilai penyaluran subsidi energi yang nilainya menembus ratusan triliun rupiah saban tahun masih turut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran penerima.
Bahlil menyoroti masih adanya masyarakat kelas atas yang seharus berada pada klasifikasi desil 9 hingga 10, tetapi masih terus memanfaatkan Pertalite. Atas dasar itu, pemerintah berupaya merumuskan mekanisme yang dinilai lebih praktis guna mengidentifikasi konsumen yang sah membeli BBM bersubsidi. Salah satu opsi pendekatan yang dipertimbangkan yakni mengacu pada jenis dan spesifikasi kendaraan.