JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal meneruskan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuju Pulau Sumatra seusai mendatangi sejumlah lokasi terdampak karhutla di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. Agenda peninjauan ini dipastikan bertolak dari Provinsi Riau.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan bahwa kunjungan Kerja Kepala Negara bertujuan memastikan penanggulangan karhutla terealisasi dengan cepat, terpadu, dan efektif.
“Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan ke Sumatra, yang akan dimulai dari Provinsi Riau, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif,” kata Prasetyo dalam keterangan pers melalui pesan teks kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Menurut penuturan Prasetyo, inspeksi tersebut merupakan wujud komitmen Presiden dalam menghadirkan peran negara guna menanggulangi karhutla sekaligus memberi perlindungan bagi warga yang terkena imbas kebakaran maupun paparan kabut asap.
Berlandaskan hasil peninjauan di Kalimantan, Presiden memastikan langkah tanggap darurat telah beroperasi optimal. Pemerintah mempercepat proses pemadaman lewat penambahan armada water bombing, penebalan personel darat gabungan dari unsur TNI, Polri, serta Manggala Agni, hingga penyiapan sarana kesehatan bagi warga.
Presiden pun menegaskan penindakan hukum secara konsisten terhadap pihak yang terbukti menyebabkan ataupun lalai mengamankan kawasan konsesinya dari bencana kebakaran.
“Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya,” ujar Prasetyo.
Ribuan Hotspot di Sumatra
Agenda penanganan karhutla selanjutnya diperluas menyasar beberapa daerah di Sumatra, terutama Riau, Jambi, serta Sumatra Selatan. Merujuk pada pembaruan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdeteksi sebanyak 2.894 titik panas (hotspot) di 10 provinsi se-Sumatera. Sebaran tertinggi berada di Sumatera Selatan mencapai 1.410 titik, menyusul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik.
Adapun luasan lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra selama periode 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare. Pemerintah memperkuat aksi terpadu mencakup pemadaman darat, pengerahan personel, patroli rutin, pengeboman air (water bombing), hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Skema tersebut diarahkan tak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga menekan munculnya titik api baru.
“Penanganan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya titik api baru serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap,” kata Prasetyo.
Kualitas Udara Jadi Perhatian
Di luar aspek pemadaman, pemerintah secara konstan mengawasi kualitas udara di wilayah terdampak paparan asap karhutla. Pekanbaru tercatat menyentuh indeks kualitas udara (AQI) 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, tingkat AQI di Jambi menyentuh 187 dan Palembang berada di angka 180.
Presiden memastikan seluruh elemen instansi bergerak solid dalam satu komando, mulai dari jajaran pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, sampai lapisan masyarakat.
Kondisi tanah gambut memperoleh perhatian amat khusus mengingat karakter api yang sanggup merambat di bawah permukaan tanah dan berisiko muncul kembali meski titik api di permukaan telah padam. Oleh sebab itu, tahapan penanganan memerlukan tindakan pemadaman, pembasahan, serta penyisiran berulang kali.
Aspek pengawasan pada kawasan konsesi juga bakal diperketat. Pemerintah menjamin tindakan penegakan hukum dijatuhkan kepada pihak mana pun yang terbukti menyebabkan atau membiarkan maraknya insiden kebakaran.
“Kunjungan Presiden ke Sumatera, yang akan dimulai dari Riau, menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan merupakan satu kesatuan upaya nasional,” ujar Prasetyo.