JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjamin kelancaran arus distribusi logistik di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah guncangan gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026) lalu.
Dudy menegaskan bahwa penyaluran logistik terus berjalan meski sarana bandara, pelabuhan, serta akses darat sempat mengalami dampak kerusakan.
“Di sana lancar, memang ada distribusi yang terhambat karena jalannya yang terkena longsoran,” ujarnya di kawasan Stasiun Manggarai, Jumat (21/8/2026).
Langkah optimalisasi penyaluran bantuan serta barang kebutuhan pokok ditempuh via jalur laut untuk daerah yang sulit dijangkau lewat darat, mengingat kondisi geografis NTT yang merupakan wilayah kepulauan.
Pengoptimalan angkutan laut diterapkan guna mendistribusikan bantuan kemanusiaan, menyesuaikan skema operasional kapal bila dibutuhkan, hingga melangsungkan pengamanan dan peninjauan fasilitas pelabuhan demi memastikan konektivitas serta layanan transportasi laut tetap beroperasi secara aman.
Prioritas moda laut ditujukan untuk pengiriman pasokan logistik kebutuhan dasar, perlengkapan penanganan bencana, tim medis, relawan, beserta personel yang bertugas dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan.
Sebagai bentuk penanganan pascabencana, Kementerian Perhubungan membebaskan tarif sebesar 100% untuk pengiriman barang bantuan logistik kemanusiaan yang diangkut kapal PSO PT Pelni.
Kebijakan gratis biaya ini turut berlaku bagi personel penanggulangan bencana, mencakup jajaran TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan resmi. Di sisi lain, pertanggungan biaya asuransi muatan bantuan kemanusiaan bakal disokong lewat dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) milik PT Pelni.
Mengenai prasarana bandara maupun pelabuhan yang terdampak, Dudy menjelaskan pembersihan puing-puing di area terdampak telah dilakukan dan proses perbaikan akan segera menyusul.
Terkait pendaan pemulihan tersebut, Dudy memastikan alokasinya memanfaatkan anggaran berjalan karena tergolong penanganan darurat.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan Kemenhub akan segera menggelar kajian teknis demi mengidentifikasi skala kerusakan, kebutuhan penanganan, serta tahapan pemulihan fasilitas pelabuhan yang terdampak.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.