JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan M Sarjito sebagai calon tunggal Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis kepada pihak DPR.
Nama Sarjito diajukan Prabowo lewat Surat Presiden (Surpres) yang dilayangkan ke DPR.
Berdasarkan penuturan Ketua DPR Puan Maharani, sosok M Sarjito akan segera diproses mengikuti mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR. Di samping itu, jajaran pejabat Bank Indonesia (BI) juga bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
“Terkait proses pemilihan atau persetujuan Deputi Gubernur (BI), seperti yang saya sampaikan, mulai hari ini akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
“Begitu juga terkait dengan OJK, OJK juga akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI, kami sudah tugaskan. Namanya itu Pak M Sarjito. Pak M Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI,” tambah Puan.
Biar harga tidak ditentukan asing lagi
Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan rencana pemerintah untuk mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Bursa tersebut ditargetkan dapat resmi beroperasi mulai 1 Januari 2027.
Lembaga bursa ini nantinya berada di bawah penyeliaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukannya merupakan langkah lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang digulirkan pemerintah.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kami. Kami telah membahas bersama OJK bahwa kami ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis,” kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo memaparkan bahwa Indonesia selama puluhan tahun telah menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas vital dunia. Komoditas tersebut meliputi kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet.
Menurutnya, patokan harga sejumlah komoditas tersebut hingga saat ini masih merujuk pada bursa di mancanegara.
“Terlalu sering harga kekayaan kami yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain,” ungkapnya.
Prabowo mempertanyakan kenyataan tersebut. Menurut pandangannya, Indonesia sebagai produsen utama semestinya mempunyai bursa sendiri guna menetapkan acuan harga.
“Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditasnya? Ini tidak masuk akal! Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kami yang punya barang, orang lain menentukan harganya,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mesti berani mengambil posisi yang lebih kuat dalam peta perdagangan komoditas strategis. Ia pun meminta dukungan DPR RI terhadap rencana pendirian bursa mineral dan komoditas strategis tersebut.
“Dengan dukungan DPR, kami rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kami targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Prabowo.