JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) berencana mengambil alih kepemilikan saham 14 badan usaha pemilik gedung fasilitas kesehatan yang selama ini dioperasikan korporasi dari anak usaha First Real Estate Investment Trust (First REIT), dengan taksiran harga transaksi mencapai Rp6,91 triliun.
Pengurus SILO dalam keterbukaan informasi pada hari Jumat (14/8/2026) menerangkan bahwa aksi korporasi tersebut bakal dijalankan melalui dua gelombang.
Gelombang pertama mencakup pengambilalihan 100% saham pada delapan perseroan, sementara gelombang kedua mencakup enam perseroan yang bakal dieksekusi seandainya pemegang opsi jual menggunakan haknya.
"Total nilai rencana transaksi ditetapkan sebesar Rp6,91 triliun. Nilai tersebut berasal dari nilai properti yang menjadi objek transaksi tahap pertama sebesar Rp5,12 triliun dan tahap kedua Rp3,88 triliun, setelah dikurangi komitmen belanja modal serta penyesuaian aset dan liabilitas bersih sebesar Rp2,09 triliun," jelas manajemen SILO.
Rencana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material sebab nilainya setara dengan 67,57% dari ekuitas SILO per 31 Maret 2026 yang menyentuh Rp10,23 triliun.
Berdasarkan alasan tersebut, perseroan wajib mengantongi lampu hijau dari para pemegang saham lewat forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026.
Pada gelombang pertama, delapan badan usaha yang bakal dicaplok memegang aset properti berupa Siloam Hospitals Sriwijaya Palembang, Siloam Hospitals Purwakarta, Siloam Hospitals Lippo Village, Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Siloam Hospitals Denpasar, Siloam Hospitals Kupang, Siloam Hospitals Baubau, serta Siloam Hospitals Manado.
Sementara itu, gelombang kedua mencakup enam aset berupa Siloam Hospitals Labuan Bajo, Siloam Hospitals TB Simatupang, Siloam Hospitals Makassar, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre (MRCCC), Siloam Hospitals Lippo Cikarang, serta Siloam Hospitals Yogyakarta.
Khusus wilayah Yogyakarta, SILO bakal mencaplok 100% saham Seri A atau setara 31,7% dari modal ditempatkan dan disetor PT Yogya Central Terpadu.
Manajemen SILO memaparkan bahwa aksi pencaplokan tersebut merupakan langkah taktis mengingat 14 rumah sakit yang menjadi objek transaksi selama ini berstatus sebagai aset yang disewa korporasi dari anak usaha First REIT.
Dalam skema sewa berjalan saat ini, beban sewa terdiri atas sewa pokok dan komponen dinamis yang disetarakan dengan pemasukan rumah sakit, sehingga lonjakan performa rumah sakit turut mendongkrak beban sewa.
Lewat pencaplokan ini, SILO memandang korporasi mampu menggenggam kuasa penuh atas aset, menyelaraskan taktik aset dengan taktik klinis, sekaligus memaksimalkan utilisasi serta perluasan infrastruktur rumah sakit.
"Dari sisi keuangan, transaksi juga diharapkan membuat SILO lebih banyak menangkap manfaat dari peningkatan kinerja rumah sakit sekaligus mengurangi eksposur terhadap kenaikan biaya sewa dan risiko perpanjangan kontrak," paparnya.
Dari sudut pandang pendanaan, laporan keuangan proforma SILO per 31 Maret 2026 memperlihatkan adanya penambahan utang kredit jangka panjang senilai Rp8,88 triliun usai transaksi.
Pada saat yang bersamaan, kas beserta setara kas terpantau merosot Rp12,39 miliar menjadi Rp1,19 triliun.
Pengaruh transaksi terhadap performa keuangan proforma turut memperlihatkan pemasukan SILO menanjak dari Rp3,28 triliun menjadi Rp3,32 triliun untuk rentang waktu tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026.
Akan tetapi, pembengkakan beban finansial dari Rp36,33 miliar menjadi Rp175,51 miliar menjadikan laba bersih proforma merosot dari Rp293,57 miliar menjadi Rp250,46 miliar.
Kendati demikian, penilai independen KJPP Budi, Edy, Saptono, dan Rekan (KJPP BEST) menegaskan bahwa transaksi tersebut berada di koridor wajar.
Harga pasaran seluruh objek transaksi ditaksir Rp6,62 triliun, sekira 4,40% lebih kecil jika dikomparasikan dengan nilai transaksi Rp6,91 triliun serta masih berada di dalam batas kewajaran yang ditentukan.
Jajaran Direksi serta Dewan Komisaris SILO pun menegaskan bahwa transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik korporasi beserta seluruh pemegang saham usai menimbang persyaratan transaksi, pandangan penilai independen, serta fhadiah yang diantisipasi.