JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia membeberkan alasan di balik penentuan Jakarta dan Bali sebagai tempat awal pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa pemilihan Jakarta dan Bali dilandasi pada kesiapan prasarana serta daya tarik ekosistem niaga dan pelancongan yang sudah mendunia.
Untuk diketahui, pembentukan PFII adalah bagian dari mandat UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) guna menggaet minat pemodal global serta pengelola kekayaan ke Bumi Pertiwi.
“Kami sekarang untuk sementara ini agar ini bisa berjalan rencananya ada di Jakarta dulu kemudian ada di Bali. Karena sekarang kami sedang menyiapkan bersama-sama dengan Pak Menteri Keuangan,” ujar Rosan dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Dalam proyek strategis nasional ini, Danantara memegang fungsi sebagai pengembang utama prasarana fisik, mulai dari penyediaan gedung hingga fasilitas penunjang kawasan keuangan internasional tersebut.
Di samping itu, tanggapan dari calon pemodal internasional dinilai baik. Hal itu terbukti dari besarnya antusiasme saat acara sosialisasi yang diselenggarakan di Bali.
“Kami sudah sempat mengadakan acara dengan mereka di Bali. Kami undang ada 70 itu kapasitas, tetapi yang datang sampai 110 [family office] dan responsnya boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif," ujar Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuturkan bahwa pihak pemerintah telah menetapkan lokasi sementara PFII di Jakarta, serta membuka ruang ekspansi ke Bali dan daerah lainnya demi menggaet dana-dana besar dari pemodal global.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Negara dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kami. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia,” ujar Presiden Prabowo.