JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan segera mengkaji kebijakan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite agar tepat sasaran bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai dirinya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan pada hari Selasa (11/8/2026).
Bahlil secara terbuka mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak warga dari golongan mampu yang turut menikmati fasilitas BBM bersubsidi. Bahkan, kelompok masyarakat yang berada pada kategori tingkat kesejahteraan tinggi seperti desil 9 dan desil 10 kedapatan masih mengonsumsi Pertalite.
"Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kami mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kami yang berhak menerimanya," jelas Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil belum dapat merinci secara pasti berapa besar nominal dana subsidi yang mengalami kebocoran ke tangan masyarakat mampu tersebut. Ia juga belum bisa menjabarkan secara mendetail mengenai potensi besaran penghematan anggaran negara apabila kebijakan subsidi ini nantinya berhasil dibuat jauh lebih tepat sasaran.
"Belum, lagi di-exercise [melakukan penghitungan] saja. Semua lagi di-exercise. Kami ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," tuturnya.
Meski demikian, Bahlil sempat memberikan contoh konkret bahwa pembatasan tersebut nantinya bisa diterapkan pada kategori kendaraan mewah tertentu. Sebagai ilustrasi, mobil-mobil mewah berharga tinggi dari merek terkenal ke depannya bisa saja dilarang untuk mengisi bahan bakar Pertalite.
Arti Desil 1 sampai Desil 10
Desil pada dasarnya merupakan sistem pengelompokan keluarga ke dalam 10 kategori tingkat kesejahteraan. Masing-masing kelompok desil mencakup sekitar 10% dari total keseluruhan keluarga di Indonesia, yang diurutkan secara hierarki mulai dari tingkat kesejahteraan relatif yang paling rendah hingga yang paling tinggi.
Perlu dicatat bahwa desil bukanlah batas nominal penghasilan atau gaji tertentu dalam rupiah. Angka tersebut melainkan sebuah representasi posisi relatif suatu keluarga di dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan skala nasional.
Oleh karena itu, dua keluarga yang mempunyai tingkat pendapatan atau penghasilan bulanan yang hampir serupa belum tentu selalu menempati kategori desil yang sama, sebab proses perhitungannya turut memperhitungkan berbagai aspek kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh.
Penentuan status desil ini menggunakan sejumlah variabel penunjang, di antaranya mencakup jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan anggota keluarga, kondisi fisik serta kualitas tempat tinggal, daya listrik rumah tangga, akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak, kondisi kesehatan serta riwayat disabilitas, kepemilikan aset berharga, hingga kepemilikan unit usaha.
Berikut merupakan arti dari setiap nilai tingkat desil di dalam pemeringkatan kesejahteraan keluarga:
Desil 1: Kelompok 10% keluarga yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 11% sampai 20% terbawah.
Desil 3: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 21% sampai 30% terbawah.
Desil 4: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 31% sampai 40% terbawah.
Desil 5: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 41% sampai 50%.
Desil 6: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 51% sampai 60%.
Desil 7: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 61% sampai 70%.
Desil 8: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 71% sampai 80%.
Desil 9: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 81% sampai 90%.
Desil 10: Kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Bisakah Desil Diubah agar Dapat Tetap Menikmati Pertalite?
Secara aturan, masyarakat secara mandiri tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, memilih, ataupun menurunkan angka desil keluarga mereka secara langsung. Langkah yang bisa ditempuh oleh warga adalah dengan mengajukan proses pemutakhiran data apabila informasi yang tercatat di dalam DTSEN dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan realitas kondisi keluarga yang sebenarnya.
Setelah usulan perbaikan data tersebut disampaikan secara resmi, data terkait nantinya wajib melalui serangkaian tahapan verifikasi dan validasi yang ketat. Pihak petugas berwenang dapat melaksanakan pengecekan langsung terhadap kondisi riil di lapangan, sementara proses penghitungan ulang nilai desil sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala.
Mengingat metode penghitungan dilakukan dengan berpijak pada beragam variabel serta sistem pemeringkatan berskala nasional, pengajuan pemutakhiran data tersebut tidak otomatis menjamin status desil keluarga akan langsung turun. Hasil akhirnya bisa saja tetap sama, mengalami penurunan, ataupun justru naik, bergantung sepenuhnya pada hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi yang telah divalidasi.