JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berhasil mendeteksi adanya potensi tambahan devisa negara hingga mencapai US$5 miliar, yang bersumber dari selisih serta penyesuaian harga dalam pembayaran devisa hasil ekspor. Pemerintah sendiri menargetkan agar potensi tersebut ke depannya dapat terus mendongkrak penerimaan seiring dengan perluasan jangkauan pengawasan ekspor komoditas strategis nusantara.
"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut penjelasan Prabowo, potensi perolehan tambahan dana tersebut berhasil diidentifikasi berkat adanya sistem pemantauan yang ketat terhadap jalannya transaksi ekspor. Ke depan, pihak pemerintah berencana untuk semakin memperluas cakupan pengelolaan serta pengawasan ekspor berbagai komoditas melalui instrumen DSI.
"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua ekspor komoditas kami akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo turut menyoroti adanya disparitas harga minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia jika dibandingkan dengan harga pasaran di Bursa Rotterdam, Belanda. Ia memaparkan bahwa harga CPO domestik di pelabuhan-pelabuhan dalam negeri umumnya berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, sementara harga jual di Rotterdam bisa melambung hingga menyentuh Rp27.000 per kilogram.
"Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kg, sementara harga di bursa Rotterdam Belanda harganya Rp27.000 per kg. Padahal di Belanda 1 hektare pun ga ada kebun kelapa sawit," katanya.
Bagi Prabowo, fenomena perbedaan harga yang cukup mencolok tersebut mengindikasikan adanya potensi nilai komoditas milik Indonesia yang luput atau hilang selama rangkaian proses perdagangan internasional berlangsung.
"Artinya sesungguhnya kami telah hilang 50% nilai komoditas kami," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya DSI oleh pemerintah tidak lain adalah untuk membereskan serta membenahi carut-marut tata niaga ekspor komoditas strategis nasional. Kehadiran lembaga ini pertama kali diumumkan pada tanggal 20 Mei 2026 sebagai pilar utama dalam memperketat sistem pengawasan ekspor komoditas.
"Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, hari Kebangkitan Nasional, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," katanya.
Kendati demikian, Prabowo memberikan penegasan penting bahwa fungsi operasional DSI sama sekali tidak dimaksudkan untuk memonopoli komoditas Indonesia agar dikuasai dan diekspor secara tunggal oleh satu perusahaan saja.
"Saya ulangi prosesingnya, bukan bahwa 1 PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor," ujarnya.
Ia menerangkan bahwa peran utama DSI berfokus pada fungsi pengawasan proses ekspor, termasuk melakukan pencocokan secara teliti antara volume muatan komoditas yang dinaikkan ke atas kapal dengan dokumen laporan administrasi serta jumlah riil yang benar-benar sampai di pelabuhan negara tujuan.
"Tapi sekarang kami bisa monitor berapa ton yang muat di atas kapal. Berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke negara tujuan," kata Prabowo.
Pemerintah, imbuhnya, bertekad untuk memastikan bahwa seluruh data statistik ekspor Indonesia memiliki tingkat konsistensi yang akurat dengan catatan data resmi yang ada di negara penerima.
"Kami tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan di negara tujuan," ujarnya.