JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) bersepakat menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan penanganan anak tidak sekolah (ATS) lewat program penyetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Kami menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS (Anak Tidak Sekolah) itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya. Saya kira selalu data kami fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kesepakatan tersebut dicapai sewaktu Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggelar audiens bersama Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos.
Tindakan ini sekaligus menindaklanjuti agenda Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di TMII Jakarta Timur pada 25 Juni 2026.
Kemitraan Kemensos dan SP2MI difokuskan untuk membuka keran akses pendidikan bagi anak maupun remaja berlatar keluarga kurang mampu yang terhenti dari sekolah formal, yakni melalui program kesetaraan di PKBM.
Sebagai bentuk dukungan, Kemensos menyediakan fasilitas tempat belajar dengan mendayagunakan eks Gedung Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Kemensos yang terbilang kosong seusai para murid berpindah ke bangunan Sekolah Rakyat permanen.
Di sisi lain, pihak SP2MI bertanggung jawab menyiapkan jajaran pengajar yang mendampingi para peserta didik.
"(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kami kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional," ujar Gus Ipul, sapaan Mensos Saifullah Yusuf.
Jaringan anggota SP2MI tersebar di pelbagai wilayah dan rutin mengelola pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, hingga Paket C, sehingga teruji memiliki kecakapan langsung dalam merangkul anak-anak di luar jangkauan sekolah formal.
Gus Ipul mendorong agar skema kolaborasi tersebut terkoneksi dengan program Sekolah Rakyat.
Calon murid yang mulanya putus sekolah dapat menempuh penyetaraan di PKBM terlebih dahulu sebelum melangkah ke bangku pendidikan formal sesuai tingkatan di Sekolah Rakyat.
"Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kami anggap tua terus tidak kami terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM," jelasnya.
Ia menaruh harapan agar alur pendidikan kesetaraan ini berjalan kencang dan merangkul lebih luas anak-anak yang selama ini luput dari ruang pembangunan atau the invisible people.
"Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja," kata Gus Ipul.
Ketua Umum SP2MI Amirudin menyatakan kesiapan organisasinya untuk menggembleng dan menyiapkan SDM pengajar yang bertugas di lokasi Sentra Kemensos.
"Kami akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kami coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan," kata Amirudin.
Agenda diskusi tersebut turut dihadiri Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, serta jajaran terkait lainnya.