JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengemukakan bahwa Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai salah satu lokasi uji coba atau piloting program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital demi menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa tepat sasaran serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
?"Program ini merupakan inisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto agar semua yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan haknya, dan yang tidak berhak tidak lagi menerima. Melalui digitalisasi, penilaian penerima bansos dilakukan by system, bukan lagi oleh figur seperti lurah, sehingga lebih akuntabel dan transparan," kata Meutya Hafid dalam kunjungannya pada uji coba portal Perlinsos Kalurahan Donoharjo, di Sleman, Kamis (13/8/2026).
Meutya memaparkan bahwa program Perlinsos Digital ini bertumpu pada dua fondasi utama, yakni akurasi data serta penghematan waktu dan biaya bagi warga maupun instansi pemerintah. Pengintegrasian data kependudukan memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri langsung dari rumah tanpa harus direpotkan oleh pengurusan berkas fisik yang memerlukan ongkos transportasi serta fotokopi.
Di dalam kerangka kerja ini, Kementerian Komdigi mengemban fungsi untuk menyiapkan infrastruktur pertukaran data atau yang diibaratkan sebagai "jalan tol" digital agar seluruh tahapan verifikasi dapat berjalan dengan cepat serta aman.
?"Target kami prosesnya selesai dalam hitungan menit. Tadi dari penuturan warga, pendaftaran bisa rampung hanya dalam waktu 5 menit. Tugas Komdigi adalah memastikan jalan tol pertukaran data ini tidak macet dan sistem keamanannya terjaga," katanya.
Di samping itu, Meutya turut memberikan peringatan kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama Perlinsos Digital. Ia menegaskan bahwa keseluruhan rangkaian proses pendaftaran layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis serta hanya bisa diakses lewat portal resmi yang menggunakan domain .go.id.
"?Seluruh masukan dari pelaksanaan uji coba di Kabupaten Sleman akan dievaluasi bersama Kementerian Sosial untuk menyempurnakan sistem sebelum nantinya diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia," katanya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi dan sambutan positif atas terpilihnya daerah yang dipimpinnya sebagai tempat uji coba Perlinsos Digital. Ia memaparkan bahwa hingga pekan pertama bulan Agustus 2026, tercatat sebanyak 76.315 kepala keluarga (KK) yang sudah masuk ke dalam portal Perlinsos di Sleman dengan sokongan dari 2.862 agen pendata di lapangan.
Dari jumlah keseluruhan tersebut, khusus untuk pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat ada 75.231 penerima di mana 43.433 di antaranya dinilai berpotensi layak. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terdata sebanyak 68.876 penerima dengan 29.458 penerima yang masuk kategori berpotensi layak.
?"Para agen kami aktif melakukan jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan setiap hari untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan akses digital," kata Harda.
Guna memperkuat validitas data dalam sistem Perlinsos Digital, Pemerintah Kabupaten Sleman turut menggalakkan Gerakan AKSI PD (Aku Siap Aktivasi IKD) demi mempercepat proses pendaftaran Identitas Kependudukan Digital.
"Langkah integrasi teknologi ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sleman yang tercatat sebesar 6,73 persen pada 2025, turun dari 7,48 persen pada tahun sebelumnya," kata Hardo.