JAKARTA - Pemerintah belum mengambil langkah untuk mengganti pejabat seperti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), maupun Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang dinilai gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah saat ini masih memprioritaskan percepatan penanganan serta pemadaman kebakaran. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kabinet belum sampai pada tahap membahas pergantian pejabat akibat kegagalan menangani karhutla.
"Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya. Karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden, satu, segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu," kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers seusai menyaksikan persiapan pengibaran bendera HUT ke-81 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Keterangan tersebut menanggapi wacana yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) mengenai kemungkinan rotasi pejabat kewilayahan apabila daerah gagal mengendalikan karhutla.
Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pusat untuk memberikan sokongan penuh terhadap seluruh upaya penanganan karhutla, baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun lembaga terkait.
Menurutnya, sokongan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi, hingga pengelola kawasan konservasi seperti Balai Taman Nasional.
"Pemerintah pusat mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional," ujarnya.
Dia pun meminta publik memberikan dukungan kepada para petugas yang saat ini berjibaku menjinakkan api di berbagai lokasi. Prasetyo menyampaikan sejumlah aparat bahkan mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu lama terpapar asap.
"Dalam kesempatan ini saya juga mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah, dan tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia mari kita berikan support, dukungan, doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras ya, berjibaku untuk memadamkan api," katanya.
Prasetyo mengaku memperoleh laporan ada warga yang jatuh sakit lantaran terlalu lama menghirup asap yang ditimbulkan akibat karhutla.
Oleh karena itu, kabinet meminta warga ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla, terutama dengan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran di tengah situasi cuaca kering.
"Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa, dengan support. Tidak mudah," tuturnya.
Belum Membahas Pergantian Pejabat
Prasetyo menegaskan negara belum mengarah pada evaluasi berupa pencopotan pejabat yang gagal menangani karhutla. Menurutnya, pembahasan mengenai hukuman ataupun pergantian pejabat bukanlah prioritas utama saat ini.
"Kita belum sampai ke arah sana, yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi," tegasnya.
Di sisi lain, otoritas terkait juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi iklim tahun ini dinilai berpotensi menaikkan risiko kebakaran. Prasetyo menyebut fenomena El Nino yang berlangsung tahun ini cukup kuat sehingga kondisi cuaca menjadi lebih kering.
Pemerintah pun mengingatkan publik agar menghindari kegiatan yang dapat memicu kebakaran.
"Berulang kali kita sampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran," katanya.
Dia mencontohkan kasus kebakaran di kawasan Bromo Tengger yang pernah terjadi akibat aktivitas pemotretan pranikah (pre-wedding). Menurutnya, aktivitas semacam itu perlu menjadi pelajaran agar masyarakat lebih mawas diri ketika melakukan kegiatan di area rawan kebakaran.
"Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan ada pre-wedding ya kalau saudara-saudara ingat. Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri," ujar Prasetyo.
OMC Disiapkan, Terkendala Kondisi Awan
Negara juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu cara untuk membantu penanganan karhutla. Kendati demikian, efektivitas operasi tersebut sangat bergantung pada situasi atmosfer serta ketersediaan awan yang memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi hujan.
Prasetyo menyatakan rancangan operasi telah disiapkan oleh kabinet. Meskipun demikian, tidak setiap saat kondisi awan memungkinkan untuk pelaksanaan OMC dan mendatangkan hujan.
"Termasuk OMC ya, Operasi Modifikasi Cuaca, desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari Kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi yang awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan," jelasnya.
Menurutnya, kendala tersebut merupakan persoalan teknis sehingga pemerintah tetap mempersiapkan seluruh instrumen yang diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla.
"Ini masalah teknis, sih. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya," pungkas Prasetyo.