Instruksi tersebut mengemuka saat Presiden menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen dan kesiapan infrastruktur menuju mandatori bioethanol. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membenarkan arahan tersebut dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026).
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Teddy melalui siaran pers BPMI.
Mengapa Struktur Ramping Jadi Prioritas?
Perintah ini bukan tanpa alasan. Selama ini, struktur holding yang terlalu dalam kerap menjadi batu sandungan bagi efisiensi BUMN. Setiap keputusan strategis, mulai dari investasi hingga operasional, harus melewati berlapis-lapis persetujuan dari anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga induk usaha.
Akibatnya, waktu eksekusi menjadi lambat dan biaya birokrasi membengkak. Dengan pemangkasan ini, pemerintah ingin menciptakan BUMN yang lebih lincah (agile) dan produktif. Rantai komando yang pendek diharapkan membuat keputusan diambil lebih cepat dan tepat sasaran.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," pungkas Seskab Teddy.
Dua Agenda Besar di Balik Instruksi Presiden
Pertemuan di Hambalang itu sejatinya menegaskan dua prioritas besar pemerintahan Prabowo. Pertama, membangun kemandirian energi dengan mengoptimalkan sumber daya nasional. Kedua, memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, bukan sekadar kepentingan korporasi semata.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Simon, melaporkan progres implementasi B50 yang resmi diluncurkan Presiden pada Juli lalu. Program ini menjadi pilar utama penguatan ketahanan energi nasional dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah," demikian keterangan Sekretaris Kabinet.
Dampak bagi Kinerja BUMN ke Depan
Langkah penyederhanaan ini menyentuh hampir seluruh badan usaha milik negara, terutama yang memiliki struktur bisnis kompleks seperti Pertamina dengan ratusan anak cucu perusahaan di sektor hulu, hilir, hingga petrokimia. PLN pun demikian, dengan banyaknya anak perusahaan di bidang pembangkit, transmisi, hingga distribusi listrik.
Jika eksekusinya berjalan mulus, efisiensi dari pengurangan lapisan ini berpotensi menekan biaya operasional secara signifikan. Keuntungan yang diperoleh dari penghematan tersebut pada akhirnya bisa dialihkan untuk penguatan kas negara melalui dividen, atau digunakan kembali untuk ekspansi bisnis dan peningkatan layanan publik.
Bagi masyarakat, BUMN yang ramping dan efisien berarti pelayanan yang lebih responsif, baik dalam distribusi energi, kelistrikan, maupun layanan publik lainnya. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius merombak wajah korporasi negara agar tidak lagi gemuk tetapi tidak kuat.