JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan badan usaha milik negara (BUMN), misalnya PT Pertamina (Persero) serta PT PLN (Persero), supaya menyederhanakan struktur bisnis mereka.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) petang.
Rapat itu membahas dua agenda utama yang senantiasa didorong Presiden Prabowo, yakni membangun kemandirian energi menggunakan kekuatan sumber daya nasional, dan memastikan BUMN dikelola secara kian efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan negara maupun rakyat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuturkan, Presiden Prabowo memberikan arahan terkait perbaikan tata kelola perusahaan negara. Kepala Negara menginstruksikan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lain.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026).
Penyederhanaan struktur itu, papar Teddy, diarahkan guna menciptakan BUMN yang kian gesit serta produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih ringkas, proses pengambilan keputusan diharapkan mampu berlangsung lebih kilat sekaligus memelihara efisiensi perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tutur Teddy.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri juga memaparkan perkembangan implementasi biodiesel 50% atau B50 yang telah diresmikan Presiden Prabowo pada Juli 2026.
Program itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy.