JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pihak pemerintah memperbolehkan pondok pesantren serta institusi pendidikan keagamaan berasrama yang menampung lebih dari seribu santri atau pelajar, untuk mengurus fasilitas dapur makan bergizi gratis (MBG) secara mandiri.
Zulhas menyebutkan bahwa fasilitas dapur tersebut wajib memenuhi ketentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keamanan serta mutu hidangan yang diberikan kepada para santri.
"Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi terstandar SPPG, gitu," kata Zulhas di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut selepas Rapat Koordinasi Terbatas dalam kerangka Perbaikan Tata Kelola Program MBG bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Zulhas menerangkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mempermudah jalannya Program Makan Bergizi Gratis pada satuan pendidikan berasrama yang mempunyai jumlah penerima manfaat dalam skala besar.
"Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi). Itu rapat kami tadi," jelasnya.
Sementara itu, pesantren serta sekolah berasrama yang menampung kurang dari 1.000 santri atau siswa diarahkan untuk memanfaatkan layanan dari SPPG terdekat agar pelaksanaan program tetap berjalan efisien.
Pemerintah mengharapkan pengaturan tersebut mampu memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjamin seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bernutrisi yang memenuhi standar keamanan dan kualitas nasional.
Sebelumnya, pihak pemerintah terus menjalankan percepatan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencapai target 82,9 juta penerima hingga penghujung tahun 2026, termasuk bagi para siswa di pesantren yang sampai saat ini tercatat masih berada di angka 10 persen.
"Kalau yang sekolah umum sudah hampir 80 persen, sedangkan pondok ini kira-kira baru 10 persen. Jadi, ini soal pendataan, padahal pondok ini kami sudah 2-3 kali rapat (terkait MBG), karena memang kami concern (perhatian) betul. Pondok ini perlu kami perhatikan, karena mereka paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (2/4).
Ia mengutarakan bahwa pemerintah senantiasa melaksanakan percepatan distribusi MBG ke lingkungan pesantren serta menyediakan jalur khusus bagi pesantren maupun sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) agar terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).