JAKARTA - Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 dinilai masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah. Tingginya belanja pemerintah dinilai menjadi penopang utama konsumsi masyarakat di tengah daya beli yang secara alami belum benar-benar pulih.
Direktur Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyatakan, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 justru lebih mengkhawatirkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi.
Menurut Eko, hal tersebut tampak dari besarnya peran belanja pemerintah dalam menopang konsumsi rumah tangga.
"Pertumbuhan konsumsi, baik pemerintah ataupun rumah tangga, memang sepertinya sangat bergantung dari stimulus fiskal pemerintah. Kami bisa katakan doping-nya besar sekali," ujar Eko dalam diskusi publik INDEF, Kamis (6/8/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal II-2026. Sementara itu, konsumsi pemerintah melonjak 15,97% yoy, berbalik tajam dari kontraksi 0,32% pada periode yang sama tahun lalu.
Meski konsumsi rumah tangga masih tumbuh di atas 5%, Eko menilai terjadi perlambatan dibandingkan kuartal I-2026 yang mencapai 5,52%.
Menurutnya, perlambatan tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara alami masih belum cukup kuat dan masih sangat ditopang oleh belanja negara, maupun didorong efek musiman seperti Ramadan maupun Natal dan Tahun Baru.
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan konsumsi pada kuartal I 2026 saat ada momentum Ramadan dan Lebaran yang tumbuh sebesar 5,06% YoY (seharusnya tertulis 5,52% YoY), namun pada kuartal II turun pertumbuhannya menjadi 5,06% YoY.
"Perlambatan ini menunjukkan daya beli natural atau daya beli murni masyarakat memang belum solid kalau tidak ada belanja APBN," katanya.
Eko mengatakan, kenaikan belanja pemerintah melalui berbagai program seperti bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembayaran gaji ke-13 menjadi faktor penting yang menjaga konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Ia menilai, tanpa dorongan tersebut, konsumsi rumah tangga berpotensi tumbuh di bawah level 5%.
Karena itu, Eko mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap stimulus fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian. Apabila belanja pemerintah dikurangi akibat realokasi anggaran atau kebijakan efisiensi, konsumsi rumah tangga dinilai akan langsung terdampak.
"Kalau daya beli murninya tidak terangkat, begitu APBN direalokasi ataupun dilakukan efisiensi, ini akan langsung meng-hit konsumsi rumah tangga," katanya.
Menurut Eko, kondisi tersebut menunjukkan pemulihan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan pendapatan dan daya beli yang berkelanjutan, melainkan masih bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stimulus fiskal.