JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memberikan peringatan kepada para petani supaya tidak asal-asalan dalam memilih maupun membeli benih. Menurut pandangannya, pengaplikasian benih unggul yang telah tersertifikasi menjadi fondasi awal yang krusial guna mendongkrak produktivitas sektor pertanian sekaligus merawat mutu hasil panen.
Pesan penting tersebut diutarakan oleh Herman tatkala dirinya melakukan peninjauan langsung ke area kegiatan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Jawa Barat, yang mengemban tugas mengawal standar mutu serta melaksanakan sertifikasi benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebelum resmi dipasarkan ke tengah masyarakat.
Herman menyerukan imbauan kepada seluruh petani tanaman pangan maupun hortikultura agar teliti memastikan setiap benih yang dibeli telah dilengkapi dengan label sertifikasi resmi bercorak warna biru sebagai bukti otentik bahwa benih tersebut telah melewati serangkaian uji laboratorium dan memenuhi standar mutu baku.
"Untuk warga Jawa Barat, khususnya para petani tanaman pangan maupun hortikultura, kalau membeli bibit pastikan ada labelnya. Warnanya biru, di sana ada registrasi bahwa bibit itu tersertifikasi," ujar Herman, Rabu (5/8/2026).
Ia berpandangan bahwa muara kesuksesan di bidang pertanian pada dasarnya bersumber dari pemanfaatan benih bermutu tinggi. Penggunaan benih unggul yang berpadu dengan tata kelola praktik budidaya yang benar diyakini bakal melahirkan tingkat produktivitas yang jauh lebih optimal.
Oleh karena itu, Herman mendesak jajaran instansi Distanhorti Jawa Barat agar tidak hanya berpuas diri menjalankan fungsi administratif sertifikasi semata, melainkan harus proaktif terjun langsung ke lapangan guna memantau sejauh mana para petani telah mengaplikasikan penggunaan benih unggul bersertifikat tersebut.
Ia meminta agar basis data terkait pemanfaatan benih bersertifikat senantiasa diperbarui secara berkala sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Jawa Barat.
"Dicek berapa persen petani yang menggunakan benih unggul bersertifikat, bagaimana pengelolaannya. Dari sana kami evaluasi, baru kami berikan masukan dan lakukan perbaikan sehingga produktivitas bisa meningkat," katanya.
Herman menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral untuk menyuguhkan jaminan kepastian mutu bagi para petani. Menurutnya, kalangan masyarakat awam tidak memiliki kepemilikan atas fasilitas laboratorium guna menguji kualitas benih secara mandiri, sehingga sudah sepatutnya negara hadir melalui peran BPSB yang memegang legalitas kewenangan melakukan pengawasan dan sertifikasi.
"Jangan sampai pemda hanya sibuk dipotret, sementara masyarakat yang capek. Masyarakat tidak punya laboratorium, yang punya laboratorium kami. Hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat melalui edukasi," ujarnya.
Ia menaruh harapan besar agar masifnya program edukasi mengenai urgensi benih bersertifikat dapat mendongkrak produktivitas di seluruh sentra wilayah penghasil tanaman pangan dan hortikultura se-Jawa Barat. Dengan perolehan hasil panen yang kian meningkat, kesejahteraan taraf hidup para petani pun diharapkan turut terangkat, sehingga muara akhir dari tujuan pembangunan sektor pertanian yakni kemakmuran rakyat bisa sukses terwujud.