JAKARTA - Jajaran Pemerintah Provinsi Bali menelaah sistem pendanaan baru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencakup perilisan surat utang daerah, guna menopang percepatan pengerjaan fasilitas umum.
Pemimpin wilayah Bali, Wayan Koster di Denpasar pada hari Rabu, menyebutkan bahwa instansinya menjalankan riset ke ibu kota sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pendanaan kreatif, yang salah satunya lewat perilisan surat utang kawasan.
"Kami mendapat arahan dari Mendagri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ucapnya.
Koster menuturkan bahwa perjumpaan bersama pimpinan DKI Jakarta, Pramono Anung, turut mendiskusikan macam-macam model pendanaan fasilitas umum selain anggaran daerah, sekaligus penggunaan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang berhubungan sama pengaturan wilayah.
Berdasarkan penuturannya, instansi Provinsi Bali mendapatkan aneka saran sekaligus proyeksi tentang tindakan taktis yang dijalankan oleh Jakarta pada pendanaan konstruksi.
“Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan dan juga kerja sama dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” ungkapnya.
Koster mengimbuhkan bahwa ringkasan perjumpaan tersebut bakal didiskusikan lewat kelompok pakar di Bali sebelum diselaraskan memakai aturan yang sah, meliputi regulasi daerah serta regulasi pimpinan provinsi.
Pada perjumpaan tersebut, Koster ditemani oleh pemimpin Kabupaten Badung yakni I Wayan Adi Arnawa.
Adi menyampaikan bahwa kurang lebih 74 persen kegiatan wisata di pulau tersebut terpusat pada wilayah Badung, sehingga perbaikan fasilitas umum berubah jadi keperluan pokok.
Berdasarkan pandangan Adi, suatu kendala yang sedang dialami pada masa sekarang yakni kepadatan lalu lintas.
Guna menanggulangi masalah tersebut, pemerintah setempat mengerjakan jalur aspal anyar pada area Badung Selatan lewat sistem pendanaan gotong royong antara negara serta pinjaman kreditur luar.
Dirinya memandang bahwa pengerjaan fasilitas umum demi menopang wisata berkesinambungan tetap memerlukan dana jumbo, sehingga pilihan perilisan surat utang kawasan patut untuk diperhitungkan.
Di sisi lain, pemimpin ibu kota Pramono Anung menyatakan bahwa instansi kawasan patut menciptakan model pendanaan kreatif serta tidak sekadar bersandar pada anggaran daerah ataupun kucuran dana negara.
"Karena dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kami menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD, tak bisa terpaku pada pola konvensional, harus out of the box, salah satunya dengan obligasi daerah," tuturnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan implementasi KLB beserta Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) pada ibu kota yang dianggap mampu berfungsi sebagai rujukan untuk instansi Provinsi Bali.