JAKARTA — Lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) memberi peringatan kepada pihak pemerintah agar agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) dapat memastikan ketersediaan akses energi yang memadai bagi seluruh warga Indonesia.
Dengan kata lain, megaproyek tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan target volume pembangkit semata.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menyambut baik langkah pemerintah yang bakal mengawali pengerjaan fase pertama PLTS 100 GW dalam waktu dekat.
Kendati demikian, ia memberi catatan bahwa eksekusi program ini wajib menerapkan tata kelola yang bersih (good governance) sekaligus menjadi instrumen perubahan sistem pemenuhan energi yang menyeluruh dan setara.
Menurut pandangan Fabby, agenda listrik desa (lisdes) wajib dijadikan komponen utama yang menyatu dengan pengembangan PLTS di tingkat nasional, bukan cuma dijadikan alat demi menaikkan angka rasio elektrifikasi.
"Listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan indikator statistik rasio elektrifikasi, melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, memicu pemanfaatan energi yang produktif demi menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/7/2026).
Ia memaparkan bahwa pengadaan setrum di kawasan perdesaan serta wilayah terpencil harus diarahkan supaya bisa menopang roda ekonomi warga setempat lewat optimalisasi energi produktif.
Langkah ini penting agar kegunaan dari proyek PLTS tersebut tidak berhenti pada urusan pasokan listrik saja.
Di samping itu, IESR mendorong supaya program PLTS 100 GW dimasukkan ke dalam rencana besar transisi energi nasional yang merata, khususnya lewat penyelarasan program listrik desa berbasis tenaga surya yang disesuaikan dengan karakteristik setempat.
Fabby menyebutkan bahwa gagasan tersebut sudah dirancang dalam Solar Archipelago, sebuah peta jalan taktis proyek PLTS 100 GW yang menempatkan pemenuhan listrik di pulau-pulau kecil serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai prioritas utama sebelum tahun 2030.
Melalui strategi ini, pembangunan energi matahari dalam skala lokal dipercaya bisa mempercepat distribusi listrik sekaligus memperkuat stabilitas pasokan energi di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan utama.
IESR berpendapat bahwa penyatuan program listrik desa ke dalam proyek PLTS 100 GW berbasis potensi daerah bakal mendatangkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar.
"Dengan mengintegrasikan lisdes ke dalam program PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya mengejar target kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara," tutur Fabby.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pembangunan awal PLTS berkapasitas 100 GW akan segera berjalan.
Proyek ini menjadi bagian dari langkah akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tanah air.
Bahlil menyampaikan bahwa rencana percepatan pengerjaan PLTS ini telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Berdasarkan keterangan Bahlil, pemerintah sudah memberikan restu untuk eksekusi fase pertama proyek agar pengerjaan di lapangan bisa langsung dimulai.
"Ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan," katanya.
Bahlil juga menginfokan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal memimpin secara langsung prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) dari proyek strategis ini.
"Nanti Bapak Presiden sendiri yang insyaallah dalam rencananya akan meresmikan," ujarnya.