JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian bahwa dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG) bakal menampung hasil pertanian dari wilayah transmigrasi.
Langkah ini diambil guna memperkokoh rantai pasok pangan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
Menurut Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, kesuksesan implementasi program MBG ini membutuhkan kesiapan yang matang dari para petani, koperasi, hingga pelaku usaha daerah dalam memasok bahan baku makanan ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Kalau sekarang petani susah, kalau sekarang orang transmigrasi susah untuk memasarkan bahan bakunya, sudah ada dapur. Tinggal datang, kami siapkan," kata Dony dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Albertus Dony Dewantoro berpendapat, hasil panen para petani di daerah transmigrasi nantinya bisa dikumpulkan terlebih dahulu lewat koperasi.
Setelah itu, bahan pangan baru didistribusikan ke SPPG sesuai dengan volume kebutuhan, standar kualitas, serta tingkat keamanan pangan yang ditentukan.
Melalui penguatan rantai pasok ini, anggaran program MBG diharapkan berputar di daerah setempat sehingga membawa dampak positif bagi petani, koperasi, sektor usaha mikro dan kecil, jasa pengiriman, hingga pekerja lokal.
"Ingat, ada koperasi desa/kelurahan merah putih yang dapat mengoordinasikan, mengumpulkan, dan menyajikan bahan pangan itu kepada dapur," ujarnya.
Albertus Dony Dewantoro menguraikan bahwa program MBG tidak sekadar berfokus pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi pangan terpadu yang menjembatani produksi di desa dengan kebutuhan konsumsi warga.
Kehadiran SPPG yang membutuhkan pasokan pangan secara berkala dinilai mampu memberikan jaminan pasar bagi komoditas lokal, dengan catatan pasokan tersebut memenuhi kriteria volume, kesinambungan, mutu, serta keamanan pangan.
"MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga ekosistem ekonomi pangan nasional yang melibatkan puluhan ribu pelaku usaha lokal," ucapnya.
Sektor usaha lokal memang wajib diikutsertakan dalam pelaksanaan MBG sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Pada Pasal 38 ayat (1) regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan MBG wajib mengutamakan produk domestik serta menyertakan usaha mikro, usaha kecil, perusahaan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, hingga badan usaha milik desa.
Oleh karena itu, Albertus Dony Dewantoro meminta kepada seluruh anggota Tim Ekspedisi Patriot untuk ikut serta memetakan ketersediaan bahan pangan, kapasitas produksi para petani, lembaga ekonomi setempat, jalur distribusi, hingga status gizi warga di area tugas masing-masing.
Data dari lapangan ini sangat krusial demi menyelaraskan kebutuhan SPPG dengan potensi produksi di daerah, sekaligus mendeteksi kendala yang berpotensi menghambat pembentukan rantai pasok lokal.
"Tolong, aspek gizi dan ketahanan pangan ini sebagai indikator utama diberikan masukan kepada BGN. Bagaimana kondisi gizi yang ada di wilayah transmigrasi, dengan datang dan mencari data riil," ujarnya.
Dalam pandangan Albertus Dony Dewantoro, alur pasokan yang ideal seharusnya bergerak dari petani menuju koperasi, kemudian disalurkan ke SPPG.
Format ini bertujuan agar keuntungan ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar dapur MBG.
Ia juga melengkapi bahwa optimalisasi pasokan pangan dari daerah setempat bisa memicu produktivitas wilayah transmigrasi, menyokong perbaikan gizi bagi ibu hamil, anak balita, serta murid sekolah, sekaligus meminimalkan ketergantungan dapur terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
BGN menaruh harapan besar agar rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Ekspedisi Patriot mampu mendorong kawasan transmigrasi tumbuh menjadi pusat penyedia bahan baku MBG yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.