JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa besarnya potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia yang mencapai 3.687 gigawatt memberikan peluang besar untuk mengembangkan energi bersih demi memperkokoh ketahanan energi serta pembangunan daerah.
“Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, yaitu mencapai 3.687 GW, dengan dominasi tenaga surya, hidro, dan angin,” kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan saat memberikan pembekalan kepada Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Dia memaparkan bahwa kapasitas pembangkit EBT yang sudah terpasang hingga Juni 2026 baru menyentuh angka sekitar 16.321 megawatt (MW) atau setara 16,32 gigawatt (GW).
Menurutnya, kesenjangan antara besarnya potensi dan kapasitas yang terpasang menandakan masih ada ruang yang sangat luas untuk mengakselerasi penggunaan energi bersih di tanah air.
Program pengembangan EBT ini tidak sekadar ditujukan guna memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, melainkan juga untuk menyokong pembangunan di kawasan transmigrasi sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang baru.
“Akselerasi pemanfaatan EBT tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi penopang pembangunan kawasan transmigrasi, menghadirkan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
Yudhiawan menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik nasional berkapasitas 69,5 GW, di mana tambahan pembangkit berbasis EBT porsinya mencapai 43,6 GW.
Langkah pengembangan pembangkit tersebut ditopang oleh rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer serta gardu induk dengan kapasitas sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA).
Menurutnya, langkah penguatan jaringan dan kapasitas pembangkit sangat dibutuhkan demi meningkatkan keandalan pasokan listrik, termasuk bagi kawasan transmigrasi maupun wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ekspansi jaringan listrik menjadi opsi bagi desa-desa yang lokasinya dekat dengan jaringan distribusi. Sementara itu, sistem kelistrikan skala kecil atau mini-grid berbasis EBT akan diarahkan untuk wilayah terpencil, kepulauan, serta permukiman yang letaknya tersebar.
Yudhiawan menambahkan bahwa wilayah Papua menyimpan potensi energi terbarukan lokal, seperti tenaga surya dan mikrohidro, yang bisa dimanfaatkan untuk menyuplai listrik secara berkelanjutan di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Untuk wilayah yang sulit terjangkau, pendekatan berbasis energi lokal menjadi salah satu solusi agar masyarakat dapat memperoleh listrik secara berkelanjutan,” tuturnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus menjalankan Program Listrik Desa serta Bantuan Pasang Baru Listrik demi memperluas akses pasokan energi bagi rumah tangga yang belum menikmati layanan setrum.
Sepanjang tahun 2025, proyek pembangunan kelistrikan desa telah mencakup 1.516 lokasi dan sukses menyalurkan akses listrik ke 77.616 rumah tangga, yang mana program ini kembali dilanjutkan pada tahun 2026.
Yudhiawan berpendapat bahwa penyediaan pasokan listrik di wilayah 3T sangat krusial guna mendongkrak kualitas hidup warga, sekaligus menyokong aktivitas pendidikan, kesehatan, dan perputaran ekonomi.
“Listrik ini dalam rangka peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja penguatan perekonomian,” ujarnya.
Di samping fokus pada pengembangan EBT dan program elektrifikasi, strategi besar untuk mewujudkan kedaulatan energi ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, serta swasembada energi.
Pemerintah mematok target peningkatan cadangan energi nasional dari yang awalnya berkisar 18–21 hari menjadi minimal 30 hari, lewat skema peningkatan kapasitas penyimpanan minyak mentah domestik.
Langkah menuju swasembada energi tersebut juga meliputi peningkatan produksi siap jual alias lifting minyak dan gas bumi, akselerasi kendaraan listrik, konversi gas untuk menggantikan elpiji, hingga optimalisasi penggunaan energi bersih.