JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral kedua negara, mulai dari reformasi birokrasi, pemuda dan olahraga, hingga penanganan tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) yang berkaitan dengan judi daring.
"Kerja sama antara kedua negara di bidang reformasi birokrasi tentu dapat diperdalam lebih lanjut, khususnya terkait transformasi digital," kata Gibran dalam keterangannya dikutip Rabu (29/7/2026).
Gibran menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu program utama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menginginkan birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan transparan," ujarnya.
Pertemuan ini dipandang oleh Gibran sebagai langkah nyata pemerintah Indonesia dalam mempererat kemitraan dengan sesama negara anggota ASEAN melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
Langkah ini juga selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan pentingnya solidaritas, dialog, dan sinergi antarnegara ASEAN demi menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan di kawasan.
Wapres turut mendorong keberlanjutan hubungan Indonesia dan Kamboja lewat kerja sama konkret yang responsif, terutama pada penguatan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, kedua tokoh negara ini juga berdiskusi mengenai penguatan kerja sama di sektor kepemudaan dan olahraga untuk memaksimalkan potensi generasi muda. Di bidang olahraga, fokus utama diarahkan pada pengembangan olahraga disabilitas.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa Hun Many memiliki komitmen yang sangat besar terhadap kemajuan olahraga disabilitas, termasuk dalam meningkatkan kemampuan para atlet Kamboja.
"Wakil Perdana Menteri Hun Many sangat memperhatikan olahraga bagi penyandang disabilitas," kata Erick.
Isu krusial lain yang turut dibahas adalah penanggulangan kasus perdagangan manusia yang berkedok penipuan daring di Kamboja.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan kelanjutan dari komitmen kedua negara dalam memberantas kejahatan transnasional tersebut.
"Ini adalah diskusi ketiga, tetapi ini adalah diskusi berkelanjutan mengenai penanganan perdagangan manusia yang terkait dengan penipuan di Kamboja," kata Anis Matta.
Pertemuan bilateral ini juga dihadiri oleh Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Kepegawaian Kamboja Sok Sabayna, perwakilan sektor swasta Oknha Sam Ang Vattanac, dan Sekretaris Jenderal Komite Reformasi Administrasi Publik Kamboja Chhun Socheat.
Sementara dari pihak Indonesia, turut mendampingi Plt Sekretaris Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Elizani TX Nadia Sumampouw.