JAKARTA - Anggota DPR RI Azis Subekti menyatakan bahwa sosok Gubernur Bank Indonesia definitif yang akan menggantikan Perry Warjiyo wajib mempertahankan independensi dan kredibilitas lembaga bank sentral, sekaligus mampu membangun situasi yang menopang pertumbuhan produktivitas nasional.
“Prioritas dalam transisi kepemimpinan Bank Indonesia adalah menjaga kepercayaan publik dan pasar bahwa independensi serta kesinambungan kebijakan moneter tetap terpelihara,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pihak pemerintah kini sudah mendapatkan surat pengunduran diri dari Perry Warjiyo selaku Gubernur BI akibat urusan personal. Untuk mengisi kekosongan, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun ditunjuk sebagai pejabat Gubernur sementara hingga terpilihnya gubernur definitif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih belum menentukan nama calon pengganti Perry lantaran surat pengunduran diri itu baru saja didapatkan pemerintah pada Minggu (26/7).
Langkah penunjukan Gubernur BI berikutnya mempunyai nilai yang sangat strategis karena bergulir di tengah situasi ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi nilai tukar, pergeseran rantai pasok, inovasi teknologi, hingga ketatnya kompetisi investasi global.
Dipaparkan oleh Azis, figur gubernur definitif wajib konsisten menaruh stabilitas nilai mata uang rupiah, kontrol inflasi, stabilitas sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan selaku agenda utama.
Kendati demikian, penguatan stabilitas tersebut mestinya dijadikan sebagai landasan demi mendorong pertumbuhan investasi produktif, sektor industri bernilai tambah, daya saing negara, serta pembukaan lapangan kerja baru.
“Stabilitas bukan tujuan yang selesai pada dirinya sendiri. Bagi negara yang sedang melakukan transformasi ekonomi, stabilitas merupakan titik berangkat untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Azis memastikan bahwa fokus terhadap produktivitas ini bukanlah sebuah saran untuk memperluas mandat Bank Indonesia atau menggeser peran bank sentral sebagai eksekutor pembangunan.
Bank Indonesia, sambungnya, wajib konsisten mengoperasikan kewenangannya lewat jalur profesional, merujuk pada data factual, serta bersih dari segala intervensi politik jangka pendek.
Dirinya menilai Indonesia memerlukan adanya keselarasan di antara kebijakan moneter, fiskal, sektor industri, sektor riil, akselerasi teknologi, hingga penguatan mutu sumber daya manusia.
“Orkestrasi kebijakan tidak sama dengan subordinasi. Setiap lembaga tetap menjalankan mandat dan mempertahankan independensinya, tetapi seluruhnya bergerak menuju peningkatan kapasitas produktif bangsa,” katanya.
Berdasarkan pandangan Azis, kombinasi bauran kebijakan BI pada sektor moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, hingga penguatan pasar keuangan dapat melahirkan atmosfer yang jauh lebih suportif bagi pendanaan produktif.
Bank Indonesia pada kesempatan sebelumnya sempat mengutarakan bahwa arah kebijakan dan ketersediaan modal dalam sistem keuangan mesti menyalurkan dampak konkret bagi pelaku usaha, petani, pedagang, perajin, wirausaha muda, dan juga sektor UMKM.
Ia mengharapkan figur calon Gubernur BI definitif mempunyai rekam jejak integritas, keahlian teknokratis, jam terbang tinggi saat mengendalikan krisis ekonomi, serta komitmen kuat mengawal independensi bank sentral.
“Figur yang dipilih harus mampu menjaga kepercayaan sekaligus memastikan stabilitas ekonomi menjadi fondasi peningkatan produktivitas nasional,” tuturnya.