JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional secara permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dapur-dapur mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut ditutup lantaran terbukti tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta mutu makanan.
Walau begitu, pemerintah menjamin pasokan makanan bagi para penerima manfaat tidak akan terganggu karena distribusinya langsung dipindahkan ke dapur terdekat yang masih aktif.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa seluruh mitra dapur yang dijatuhi sanksi ini sebelumnya telah melewati tahapan evaluasi dan diberikan kesempatan untuk berbenah.
Namun, pihak pengelola yang tetap gagal mencapai standar operasional hingga batas waktu yang ditentukan akhirnya harus menerima sanksi penutupan total.
"Dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kami inginkan terkait higienis dan sanitasinya," ucap Sudaryono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Sudaryono menambahkan, pihak BGN sudah memberikan kelonggaran waktu bagi para pengelola untuk membenahi segala kekurangan yang ditemukan di area kerja.
"Yang tidak memenuhi requirement itu kami kasih tenggat waktu untuk diperbaiki, tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend permanen," tuturnya.
Sampai dengan tanggal 27 Juli 2026, total dapur SPPG yang telah dihentikan operasionalnya secara total berjumlah 833 unit. Data rinciannya meliputi 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 dapur tersebar di Jawa dan Madura, serta 424 dapur berada di daerah-daerah lainnya.
Sudaryono menyatakan bahwa langkah tegas yang diambil kali ini sangat berbeda dengan sanksi pembekuan sementara yang pernah diberlakukan di masa lalu. Dapur yang telah ditutup permanen saat ini dipastikan tidak akan mendapatkan pencairan dana lagi dari pemerintah.
"Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran," kata Sudaryono.
Kendati ratusan dapur harus ditutup, BGN memberikan garansi bahwa tidak ada satu pun penerima manfaat yang akan kehilangan haknya dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Beban kuota pelayanan dari dapur yang bermasalah tersebut bakal langsung dialokasikan ke dapur-dapur lain yang beroperasi di wilayah sekitarnya.
"Kalau ada dapur yang disuspensi, penerima manfaat jangan sampai kemudian tidak menerima. Begitu disuspensi maka secara otomatis kami akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspensi itu kepada dapur-dapur lain di sekitar situ," papar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, langkah penertiban berskala besar ini sengaja ditempuh demi menjamin hidangan yang dibagikan kepada warga benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi kualitas nutrisi yang ditargetkan pemerintah.
"Intinya perbaikan semua adalah memastikan menu tersajikan dengan baik, standar kualitasnya baik, dimakan dengan baik, anak-anak happy, gizinya terpenuhi, menjaga ekonominya jalan dan everybody happy," pungkas Sudaryono.