JAKARTA — Peralihan tampuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menandai awal perombakan total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.
Pihak pemerintah saat ini meyakini keperluan dana program itu bisa ditekan dari perkiraan sebelumnya lewat perbaikan manajemen, digitalisasi sistem, serta pencocokan ulang data penerima.
Pandangan optimistis tersebut muncul beriringan dengan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN untuk mengisi posisi Nanik S. Deyang yang memilih mundur demi menjalani perawatan medis jantung di luar negeri.
Prosesi pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026), merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 78 B Tahun 2026 terkait Pemberhentian serta Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
Pergantian pimpinan tertinggi ini dipandang bukan sekadar rotasi tokoh biasa, melainkan momentum krusial guna membenahi fondasi pengaturan program bernilai ratusan triliun yang menyasar puluhan juta warga di berbagai penjuru nusantara.
Tepat di hari pertama bertugas, Sudaryono langsung memimpin rapat internal di Kantor BGN dengan prioritas utama merapikan tata kelola MBG yang dinilai masih menyisakan masalah. Ia secara terbuka mengakui adanya praktik yang melenceng dari prinsip keterbukaan dalam jalannya program tersebut.
"Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain," katanya usai dilantik di Istana Negara.
Menurut Sudaryono, pembenahan manajemen tidak cukup diselesaikan lewat pergantian personel semata. Sistem operasional yang semula konvensional akan diarahkan menuju digital agar tiap tahapan terpantau secara transparan.
"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.
Keseriusan itu turut dibuktikan dengan menjauhkan diri dari celah konflik kepentingan. Sudaryono menegaskan bahwa dirinya maupun pihak keluarga sama sekali tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Ia bahkan mengimbau publik untuk segera melapor jika menemukan pihak yang mencatut nama keluarga atau relasi kedekatan guna mencari keuntungan dari program MBG.
Segala bentuk penyelesaian masalah, sambungnya, bakal ditempuh lewat jalur resmi serta transparan, alih-alih pendekatan personal.
Efisiensi Anggaran Penataan manajemen ini diyakini membawa pengaruh langsung terhadap besaran dana MBG yang dibutuhkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihak istana mendapati peluang koreksi penurunan anggaran menyusul perbaikan tata kelola di tubuh BGN serta pencocokan data penerima bantuan.
"Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Walau demikian, ia menekankan bahwa penyusutan dana tersebut tidak menyurutkan keseriusan pemerintah terhadap program unggulan itu.
Penjelasan lebih spesifik diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memastikan bahwa pagu anggaran MBG kini tidak lagi berpatokan pada proyeksi awal senilai Rp268 triliun.
Baginya, pembenahan manajerial, peninjauan insentif, serta penajaman sasaran bakal menekan angka kebutuhan dana.
"Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kami akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing. Kan otomatis nanti efisiensinya akan mengikuti. Jadi kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 [triliun], sudah jauh berkurang," katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Kendati belum merilis nominal final, Agustina menyebutkan bahwa proses peninjauan masih terus berjalan. Presiden Prabowo sebelumnya telah memberi tenggat waktu satu bulan bagi BGN guna merampungkan perbaikan tata kelola lewat rapat terbatas ketahanan pangan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda penelaahan anggaran BGN sampai jajaran pimpinan anyar menuntaskan konsolidasi internal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembahasan yang mulanya diagendakan pekan ini terpaksa diundur menyusul pergantian pucuk pimpinan BGN.
"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Langkah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah enggan mematok angka kebutuhan anggaran baru sebelum mengantongi gambaran menyeluruh atas progres pembenahan manajemen BGN.
Jangan Sekadar Pangkas Belanja, Harus Uji Dampak Ekonominya Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpandangan bahwa evaluasi dana MBG yang sedang bergulir tidak boleh semata-mata berfokus pada penghematan kas negara.
Pemerintah didorong untuk menguji efektivitas program secara menyeluruh, mencakup ketepatan sasaran, mutu layanan, hingga imbas ekonominya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam meninjau ulang anggaran MBG sudah tepat.
Kendati demikian, penelaahan itu wajib dilakukan secara komprehensif, tidak sekadar menghitung nominal anggaran yang bisa dipangkas.
"Ini, justru menurut saya harus dilakukan itu. Pak Purbaya apa yang dilakukan ya betul-betul harus deep atau mendalam untuk mengevaluasinya. Tidak sekadar dari angka, tapi impact-nya," kata Rizal, Senin (27/7/2026).
Menurut pandangannya, pemerintah harus memastikan bahwa peninjauan ini tidak berhenti pada aspek efisiensi biaya, melainkan turut menilai apakah program tersebut benar-benar menghadirkan nilai tambah nyata bagi masyarakat serta sektor ekonomi.
"Kalau kemudian pagunya diturunkan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, kemudian mau diturunkan lagi atau dievaluasi lagi, saya kira memang harus dilakukan. Tapi orientasinya jangan hanya orientasi pada penyerapan atau pemotongan, tetapi harus diuji value for money-nya."
Ia memaparkan bahwa tolok ukur kesuksesan program harus merangkum biaya per porsi hidangan, ketepatan sasaran penerima, standar gizi, keamanan pangan, risiko kebocoran dana, hingga sumbangsihnya terhadap perputaran ekonomi.
"Biaya per porsinya, ketepatan penerimanya misalnya, atau kualitas gizinya, keamanan pangannya, kebocorannya, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tidak hanya ekonomi di level mikro atau level lokal, tapi juga ke level makronya," katanya.
Di samping itu, Rizal mendukung kebijakan pemerintah untuk memangkas pos belanja penunjang serta perjalanan dinas yang kurang produktif. Langkah ini dianggap krusial mengingat kondisi ruang fiskal negara saat ini kian menyempit.
Meski begitu, ia mengingatkan agar penghematan tersebut tidak sampai mengorbankan kualitas makanan ataupun kelompok masyarakat yang berhak menjadi prioritas penerima.
"Efisiensi belanja pendukung dan juga SPPD yang tidak efektif harusnya dilakukan dengan segera karena situasi fiskal kami sangat-sangat sempit. Tapi jangan mengurangi mutu makanan maupun kelompok prioritasnya."
Selanjutnya, Rizal memandang bahwa evaluasi MBG wajib melibatkan koordinasi lintas kementerian serta lembaga guna melahirkan kebijakan yang utuh.
BGN tidak bisa berjalan seorang diri mengingat program ini bersinggungan langsung dengan bidang kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga pengawasan.
Ia mencontohkan peran Kementerian Kesehatan untuk menilai aspek gizi dan keamanan pangan, sementara Kementerian PPN/Bappenas membantu dalam hal perencanaan serta evaluasi.
Pengawasan independen pun dipandang esensial guna menjamin akuntabilitas. Rizal menambahkan, bilamana MBG terus dipertahankan sebagai program prioritas nasional, dampak sosial serta ekonominya wajib terukur secara kuantitatif agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
"Kalau misalnya MBG ini dipertahankan, maka manfaat sosial ekonominya juga harus terukur secara kuantitatif dan anggarannya juga tidak boleh menjadi cek kosong tanpa akuntabilitas dan transparansi yang baik," katanya.