JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program perbaikan dan pemulihan sekolah tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2026.
Agenda ini terintegrasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan menyasar perbaikan sebanyak 71.744 satuan pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan, pemerintah sebelumnya telah merampungkan pembenahan terhadap 16.167 satuan pendidikan pada tahun 2025.
Memasuki tahun ini, pelaksanaan program pemulihan tersebut mulai bergulir dengan menitikberatkan pada sekolah-sekolah yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T), wilayah pascabencana, serta gedung sekolah dengan kondisi kerusakan yang parah.
“Tahun 2025 kami sudah melakukan revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan. Tahun 2026 ini kami sudah mulai, beberapa malah sudah selesai, dan nanti akan ada tambahan lagi 71.744 revitalisasi di seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Abdul Mu’ti menguraikan bahwa pengerjaan perbaikan di sejumlah sekolah yang terkena dampak bencana alam sudah rampung, sedangkan sebagian lainnya masih terus dikebut dalam proses penyelesaian.
Di samping itu, perhatian utama pemerintah juga diarahkan kepada sekolah-sekolah di zona 3T dan fasilitas pendidikan dengan tingkat kerusakan yang tergolong berat.
Abdul Mu’ti tidak menampik bahwa saat ini masih ada beberapa sekolah rusak yang belum terakomodasi dalam program pembenahan ini.
Berdasarkan penjelasannya, kondisi tersebut dipicu oleh belum adanya pengajuan dari pihak pemerintah daerah setempat atau akibat hambatan teknis saat mengajukan usulan.
Walau begitu, pihak Kemendikdasmen menyatakan siap menerima laporan secara terbuka dari warga jika ada sekolah yang mendesak untuk segera diperbaiki.
“Kami terbuka terhadap berbagai informasi dari masyarakat dan akan memberikan respons sesuai kemampuan yang kami miliki,” katanya.
Sebagai bentuk konkret, Kemendikdasmen telah merespons pengaduan terkait sekolah rusak di wilayah Grobogan, Jawa Tengah, yang dijadwalkan memperoleh kucuran dana pemulihan senilai Rp1,3 miliar pada tahun ini.
Begitu tahapan bimbingan teknis rampung, proyek pembangunan fisik akan digulirkan secara swakelola oleh pihak sekolah dengan estimasi waktu pengerjaan berkisar antara tiga hingga empat bulan.
Abdul Mu’ti turut mengimbau agar pemerintah daerah bisa bergerak lebih agresif dan proaktif dalam mendaftarkan sekolah-sekolah di wilayahnya yang membutuhkan renovasi.
Menurut pandangannya, tugas membenahi dan membangun sarana pendidikan bukan melulu menjadi beban pemerintah pusat, melainkan juga menjadi kewajiban bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai porsi kewenangan masing-masing.