JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan perubahan terhadap 108 undang-undang demi mengawali penerapan konsep Prabowonomics atau ekonomi konstitusi.
Menurut Muhaimin, perbaikan regulasi menjadi prasyarat mutlak supaya arah pembangunan nasional sejalan dengan mandat konstitusi. Hal tersebut disampaikannya setelah melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di area Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu (26/7/2026).
Muhaimin menjelaskan bahwa Prabowonomics bertumpu pada tiga agenda utama yang mendesak untuk dieksekusi. Agenda pertamanya yaitu menelaah ulang serta merombak beragam aturan hukum yang dinilai belum mencerminkan nilai-nilai ekonomi konstitusi.
"Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kami sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," ujar Muhaimin.
Muhaimin merinci beberapa regulasi yang mendesak untuk dievaluasi, di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta produk hukum lainnya yang dianggap belum selaras dengan haluan pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.
Di samping pembenahan dari sisi aturan, Muhaimin berpendapat bahwa politik anggaran mesti diarahkan agar manfaat dari APBN bisa lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Langkah ini dinilai sudah mulai diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan harus terus diperkokoh.
Muhaimin mencontohkan alokasi anggaran negara untuk pendirian jembatan bagi anak sekolah di pelosok daerah, akselerasi perbaikan fasilitas pendidikan, serta penguatan sektor kewirausahaan warga sebagai program prioritas yang harus diutamakan.
"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi," tegasnya.
Muhaimin memandang perpaduan antara reformasi hukum dan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat akan menjadi basis utama bagi penerapan Prabowonomics.
Melalui langkah tersebut, pembangunan nasional diharapkan mampu melaju selaras dengan amanat UUD 1945, sekaligus memperkuat aspek pemerataan serta keadilan ekonomi.