JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh angka 100 dollar AS per barrel belum mengancam stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Walau demikian, situasi ini mengakibatkan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah kian menyempit. Dampaknya, penambahan anggaran untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun dana transfer ke pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.
Purbaya menerangkan bahwa sejak awal perancangan APBN, pemerintah memang telah menetapkan asumsi harga minyak pada angka 100 dollar AS per barrel. Oleh sebab itu, lonjakan harga yang terjadi saat ini dinilai masih masuk dalam peta skenario yang diantisipasi oleh pemerintah.
"Tadinya kan gini, ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk tambah belanja ke daerah dan lain-lain ya, termasuk kementerian/lembaga," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut Purbaya, penurunan harga minyak beberapa waktu lalu sempat memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah untuk memperbesar belanja negara.
Namun, kembalinya harga minyak ke level 100 dollar AS per barrel memaksa pemerintah untuk bergerak lebih berhati-hati dalam mengalokasikan tambahan anggaran.
Ia menekankan tidak ada pergeseran pada asumsi makro dasar APBN lantaran angka 100 dollar AS per barrel sudah menjadi patokan awal.
"Waktu stimulus kemarin dilakukan kan anggaran dengan asumsi harga minyak 100 dollar AS. Jadi enggak ada perubahan, cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian/lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelumnya, itu aja," kata Purbaya.
Guna mengantisipasi dinamika ke depan, pemerintah tetap merumuskan berbagai langkah mitigasi andai harga minyak dunia merangkak naik melebihi level tersebut.
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk menyusun simulasi fiskal lewat beragam proyeksi harga minyak.
"Kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Bukan 100 dollar AS saja atau lebih, jadi gimana kita anggarannya. Jadi sedang kita hitung tadi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan kendati harga minyak dunia kembali bertengger di level 100 dollar AS per barrel.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap stabil, sementara penyesuaian untuk BBM nonsubsidi diserahkan seutuhnya kepada mekanisme pasar yang dijalankan PT Pertamina (Persero).
"BBM non-subsidi kan memang enggak disubsidi kan, terserah Pertamina. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus," kata Purbaya.
Melalui kebijakan ini, harga eceran Pertalite akan tetap dipertahankan pada angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar pada harga Rp 6.800 per liter. Purbaya kembali menegaskan bahwa ketahanan APBN masih cukup kuat untuk meredam gejolak eksternal ini karena baseline yang digunakan belum berubah.
"Kita asumsikan kan 100 dollar AS. Berarti keadaan ini bukan hal yang baru untuk kami, jadi bisa kami adjust lagi nanti, anggarannya seperti sebelumnya. Jadi enggak kaget lah," ujarnya.
Sebagai informasi, penguatan kembali harga minyak dunia hingga menyentuh 100 dollar AS per barrel ini dipicu oleh tensi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.
Kenaikan tersebut terjadi seiring munculnya kekhawatiran atas pasokan minyak global pascaklaim kelompok Houthi di Yaman yang menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di wilayah Laut Merah.
Insiden ini kian memperparah hambatan logistik pasokan yang sebelumnya sudah terganggu akibat nyaris lumpuhnya jalur perdagangan di Selat Hormuz.