JAKARTA — Kepala Negara Indonesia, Prabowo Subianto dilaporkan menginstruksikan penyusunan skenario alternatif guna mensimulasikan lonjakan harga minyak dunia yang kembali memanas akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada awal pekan ini.
"Waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi kami sedang hitung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Langkah yang diinstruksikan oleh Prabowo ini diambil demi mempertahankan komitmen pemerintah dalam menjaga agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, walaupun kondisi harga minyak global sedang bergejolak.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk mempertahankan harga jual Pertalite serta Solar.
Menurut penjelasan Purbaya, anggaran negara diproyeksikan masih sanggup menanggung biaya subsidi serta kompensasi tanpa harus melewati ambang batas defisit sebesar 3% dari PDB.
Hal ini mengacu pada asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$100 per barel hingga penutupan tahun.
Sepanjang paruh pertama tahun 2026, rata-rata ICP tahun berjalan (ytd) tercatat sudah menembus angka US$91,87 per barel. Angka ini setara dengan 31,2% lebih tinggi dari asumsi dasar makro yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Kalkulasi atas asumsi harga minyak di level US$100 per barel hingga akhir tahun tersebut turut dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan terkait penambahan anggaran maupun pemberian stimulus ekonomi bagi masyarakat.
Lewat landasan asumsi harga minyak senilai US$100 per barel tersebut, eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan bahwa pihak pemerintah masih memiliki kemampuan untuk mengucurkan stimulus ekonomi sebesar Rp26,34 triliun yang telah dipublikasikan pada Juni 2026 lalu.
Kendati demikian, tren kenaikan harga minyak yang terjadi belakangan ini terpaksa menghambat rencana Purbaya untuk mengalokasikan tambahan anggaran bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
"Tadinya ketika harga minyak turun, saya pikir ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah dan lain-lain ya termasuk kementerian/lembaga. Artinya sekarang kalau [harga minyak] balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tetapi tidak membahayakan APBN," ujarnya.
Sebagai informasi, hingga akhir Juni 2026, total dana yang diserap untuk belanja subsidi dan kompensasi oleh pemerintah telah menyentuh Rp233 triliun.
Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 44,4% (yoy) dibandingkan periode Juni 2025 yang bernilai Rp161,4 triliun. Secara rinci, belanja untuk subsidi telah melewati Rp116 triliun, sementara pos kompensasi menyerap Rp116,9 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga semester I/2026 berada di angka Rp1.656 triliun atau berkisar 43,1% dari target yang dipatok dalam APBN.
Penyerapan belanja ini berjalan beriringan dengan perolehan pendapatan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun, sehingga menempatkan posisi defisit keuangan sebesar Rp196,5 triliun (0,76% terhadap PDB).
Merujuk pada proyeksi hingga penghujung tahun, defisit APBN diperkirakan bakal melebar ke posisi Rp734,3 triliun atau setara dengan 2,85% dari PDB. Estimasi defisit ini terpantau meluas dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.