JAKARTA – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 dipastikan tetap dalam tahap persiapan oleh pemerintah. Kendati demikian, kepastian jadwal pelaksanaannya masih harus menunggu selesainya proses pemetaan kompetensi jabatan, kalkulasi kebutuhan formasi, serta kesiapan anggaran negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk menyetorkan kebutuhan kompetensi jabatan.
Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun formasi CPNS 2026.
"Kita sudah bersurat waktu itu untuk pemetaan kompetensi jabatan. Kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan, instansi pemerintah sudah menyampaikan," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Rini menjelaskan, langkah ini diambil tidak sekadar untuk mengkalkulasi jumlah kebutuhan pegawai, tetapi juga demi memastikan kompetensi di setiap instansi selaras dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Di samping memetakan kebutuhan pegawai, pemerintah juga tengah menakar kemampuan finansial negara sebelum menetapkan jumlah formasi dan jadwal seleksi.
Rini memaparkan bahwa Kementerian PANRB telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan guna membahas alokasi anggaran dan kesiapan fiskal untuk CPNS 2026.
"Ya kita juga sudah bersurat kepada Menteri Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan (anggaran), kesiapan fiskal dan sebagainya," kata Rini.
Lebih lanjut, pemerintah masih mengkaji apakah seluruh posisi dari pegawai yang memasuki masa pensiun akan digantikan secara penuh atau disesuaikan dengan kebutuhan riil di tiap-tiap instansi.
"Kan harus hitung dulu. Apakah akan diisi secara keseluruhan dari yang jumlah yang pensiun atau bagaimana," ujar Rini.
Oleh sebab itu, periode pembukaan seleksi CPNS 2026 masih belum bisa dipastikan oleh pemerintah hingga saat ini.
"Ini masih di dalam perhitungan, dan juga kita sedang diskusi dengan kementerian keuangan mengenai kemampuan keuangan negara," ucap Rini.
Rini menambahkan bahwa penentuan waktu pelaksanaan seleksi masih terus dimatangkan melalui pembahasan lintas kementerian.
"Kapannya kita belum tahu karena masih sedang dibahas antar kementerian," kata Rini.
Walau begitu, ia menegaskan bahwa rekrutmen CPNS ini akan tetap berjalan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah.
"Jadi InsyaAllah tentunya CPNS itu tetap menjadi program atau kami siapkan, tapi kapannya kami belum bisa jawab karena kami kan harus hitung," ujar Rini.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pengumuman dilakukan pada tahun ini, Rini menjawab, "Mudah-mudahan ada (tahun ini)."
Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mematangkan koordinasi terkait penetapan formasi dan kebutuhan riil aparatur sipil negara (ASN).
Langkah koordinasi ini melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Zudan menguraikan bahwa perhitungan yang sedang dilakukan tersebut mencakup formasi untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, fokus pemerintah juga terbagi pada pelaksanaan rekrutmen PPPK guru Sekolah Rakyat serta perampungan seleksi sekolah kedinasan, seperti IPDN, PKN STAN, sekolah intelijen, dan sekolah statistik.
"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur Zudan.
Zudan berharap agar proses penyelarasan ini bisa segera diselesaikan sehingga pengumuman resmi terkait seleksi CPNS 2026 dapat segera dipublikasikan oleh Menpan RB.
"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti Rini Widyantini yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar Zudan.
Zudan menilai aspek kecermatan sangat dibutuhkan dalam menghitung kebutuhan ASN agar terjadi keseimbangan antara porsi formasi CPNS dan PPPK.
"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata Zudan.
Tahapan berikutnya, pemerintah akan memetakan posisi atau jabatan tertentu yang masih memerlukan pasokan PNS di setiap instansi pusat maupun daerah.
Di waktu yang sama, para kepala daerah diimbau untuk segera merampungkan proses pengangkatan tenaga honorer (non-ASN) menjadi PPPK agar proyeksi kebutuhan pegawai dapat terhitung secara akurat.
"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar Zudan.