JAKARTA - Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipastikan terus didorong oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati untuk memaksimalkan pemanfaatan aset serta melahirkan terobosan baru demi menyehatkan struktur finansial perusahaan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Pramono Anung yang memberi kebebasan kepada BUMD untuk menelurkan inovasi agar bisa mandiri, sembari tetap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Inovasi BUMD dalam memanfaatkan aset dan membuat terobosan untuk menyehatkan perusahaannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan 2027,” kata Eliawati dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Suharini Eliawati menyebutkan bahwa langkah pengawasan serta evaluasi pada performa BUMD telah dijalankan secara terukur lewat sistem pemantauan digital yang dimulai sejak tahun 2025.
“Setiap BUMD memiliki target dan tugas yang dipantau melalui dashboard. Dengan sistem ini, kami bisa memitigasi lebih cepat jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari target yang ditetapkan,” ujar Eliawati.
Menatap tantangan postur anggaran di tahun 2027, Suharini Eliawati mengaku tetap optimistis bahwa kinerja serta sumbangsih BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal terus meningkat, terutama berkat sinergi pembinaan yang kian kokoh.
“Dengan peran Badan Pembina (BP) BUMD yang saat ini komunikasinya sangat bagus dengan teman-teman BUMD, kami optimistis kondisi di tahun 2027 akan jauh lebih baik,” tutur Eliawati.
Di samping itu, pihak DPRD DKI Jakarta turut mendesak agar seluruh BUMD mampu melahirkan inovasi bisnis secara mandiri demi mendongkrak PAD, sehingga tidak terus-menerus mengandalkan suntikan dana modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Konkretnya, menggandeng pihak swasta untuk memaksimalkan potensi dan lahan-lahan kosong yang dimiliki BUMD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Basri Baco menilai masih terdapat banyak aset milik daerah yang belum dikelola secara maksimal. Beberapa di antaranya meliputi lahan kosong milik PT Pembangunan Jaya Ancol serta deretan pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya yang membutuhkan revitalisasi namun terbentur masalah anggaran.
Oleh karena itu, Baco memberikan usulan kepada BUMD agar menyusun skema kemitraan yang lebih fleksibel bersama pihak swasta.
Kendati demikian, Basri Baco memaklumi bahwa situasi perekonomian yang belum menentu dapat menghadirkan tantangan tersendiri, baik bagi Pemprov DKI Jakarta maupun bagi sektor dunia usaha.
Oleh sebab itu, Baco menitipkan pesan kepada seluruh BUMD DKI untuk memotong jalur birokrasi, termasuk dengan tidak mempersulit regulasi dalam menjalin kerja sama.