JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap Satuan dan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan melanggar aturan baku.
Pimpinan BGN, Sudaryono, memberikan penegasan bahwa seluruh SPPG memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi terkait higienitas, tata kelola, mutu gizi, serta keamanan pangan yang telah ditentukan.
"SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan mengevaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan," kata Sudaryono dalam keterangan resminya, Jum'at (24/7/2026).
Sudaryono menjabarkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ialah mandat dari negara yang wajib diselenggarakan lewat tanggung jawab penuh, serta tidak boleh ditoleransi apabila terjadi kelalaian dalam proses penerapannya.
Menurut dia, mempertahankan kualitas pelayanan, tingkat keamanan pangan, serta standardisasi gizi menjadi komitmen krusial yang wajib dijalankan tiap SPPG. Hal ini dilakukan guna memproteksi kesehatan masyarakat penerima manfaat sekaligus menjaga kredibilitas Program MBG.
"Kami akan perbaiki, akan kami tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kami tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," ungkap Sudaryono.
Tokoh politik dari Partai Gerindra ini menggarisbawahi bahwa BGN bakal mengombinasikan sistem pembinaan dengan penegakan disiplin yang ketat.
SPPG yang memperlihatkan performa positif bakal memperoleh apresiasi, sebaliknya pihak yang mengabaikan aturan akan diberikan sanksi berdasarkan bobot pelanggarannya.
"Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kami mesti hentikan. Kami harus berani. Yang bagus kami reward, yang jelek kami mesti kasih punishment juga," tegasnya.
Ia memaparkan bahwa inspeksi mendadak digelar secara acak di berbagai titik tanpa adanya info awal. Mekanisme ini diterapkan demi mendapatkan potret situasi lapangan secara objektif, sekaligus memberikan motivasi dan apresiasi bagi SPPG beserta kru yang bertugas sesuai petunjuk teknis (juknis).
Berdasarkan data peninjauan pada SPPG yang disambangi, meliputi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5, mayoritas di antaranya terpantau sudah mengoperasikan dapur sesuai standar baku.
Kendati demikian, menurut dia, hambatan utama bagi SPPG yang sudah mengimplementasikan SOP saat ini adalah merawat konsistensi kualitas serta keberagaman menu agar para penerima manfaat terhindar dari rasa jenuh.
"Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu yaitu variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa tidak bosan," ungkapnya.