JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) konsisten memperkokoh transformasi di lingkup pendidikan tinggi lewat perintisan ekosistem kewirausahaan yang adaptif terhadap dinamika teknologi, keperluan sektor industri, serta tantangan pembangunan nasional.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.
Ia menerangkan bahwa program studi kewirausahaan bertindak sebagai instrumen vital demi merealisasikan visi Kemdiktisaintek yang inklusif, adaptif, serta berdampak nyata menjelang Indonesia Emas 2045.
"Kami perlu memahami bersama bahwa urgensi wirausahawan berbasis sains dan teknologi semakin penting. Program studi kewirausahaan menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan masa depan melalui hilirisasi inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru," katanya.
Di samping itu, Badri memberikan atensi khusus pada tantangan bonus demografi serta tingginya tingkat pengangguran yang turut melanda lulusan perguruan tinggi.
Fenomena tersebut melandasi pemikirannya bahwa perguruan tinggi wajib bertransformasi menjadi entrepreneurial university.
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar mencetak lulusan yang siap bekerja, melainkan harus mampu melahirkan para pencipta lapangan kerja baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, lembaga pembiayaan, dan asosiasi didorong untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih terintegrasi," ujar Sekjen Badri.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), M. Riza Damanik, turut menyampaikan pandangannya.
Ia menjelaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penekanan angka pengangguran sangat bergantung pada pengembangan bidang kewirausahaan ini.
"Kami harus mendorong semakin banyak anak muda untuk tumbuh menjadi pengusaha yang kuat. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara maju tanpa rasio kewirausahaan yang memadai untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," ucap Riza.
Riza mengimbuhkan bahwa pihak pemerintah kini telah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 mengenai Pengembangan Kewirausahaan.
Regulasi ini diproyeksikan menjadi pijakan kokoh untuk mempererat sinergi lintas kementerian, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga pemerintah daerah dalam memajukan wirausaha nasional.
Sementara itu, Ketua Aliansi Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI), Sonny Rustiadi, menggarisbawahi bahwa konsep pendidikan kewirausahaan sepatutnya dikonsep agar para mahasiswa piawai mendeteksi problem lokal, menghadirkan nilai tambah bagi wilayah mereka, serta memegang peran esensial dalam konversi kampus menuju entrepreneurial university yang riil.
"Pendidikan kewirausahaan tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk siap bekerja, tetapi juga membekali mereka untuk mampu menciptakan lapangan kerja dan menghadirkan solusi bagi persoalan ekonomi di daerah masing-masing," tutur Sonny.