JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mulai mempersiapkan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dipatok target untuk dapat beroperasi secara serentak pada tanggal 17 Agustus 2026.
Di samping menjalankan berbagai fungsi penugasan dari pemerintah seperti mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), gas LPG, paket sembako murah, hingga penyaluran pupuk bersubsidi, koperasi tingkat desa ini nantinya juga akan diarahkan guna mengembangkan unit usaha yang berbasis pada komoditas unggulan masing-masing daerah.
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Morena Suci, mengemukakan bahwa setiap unit KDMP didorong untuk berfungsi sebagai agregator komoditas lokal yang handal dalam memasok kebutuhan lintas daerah maupun memenuhi kebutuhan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
" Misalnya Banyuasin yang surplus beras dapat memasok daerah lain yang membutuhkan. Begitu juga Palembang yang surplus telur bisa memasok ke Banyuasin, Ogan Ilir, maupun OKI," ujarnya, dikutip Jumat (24/7/2026).
Menurut penjelasan lebih lanjut darinya, skema bisnis tersebut bakal dikembangkan melalui pemanfaatan kerja sama antarpelaku usaha dengan pola business to business (B2B) yang terjalin antara pihak KDMP dan SPPG selaku pengampu penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nantinya, pihak koperasi bertugas menyuplai berbagai kebutuhan bahan pangan seperti komoditas beras, telur, daging ayam, aneka sayuran, hingga minyak goreng.
"Ke depan kami harapkan kebutuhan belanja SPPG berasal dari KDMP. Dengan begitu perputaran ekonomi kembali ke koperasi dan keuntungan juga kembali kepada anggota yang memanfaatkan koperasi," katanya.
Morena menilai bahwa wilayah Sumatra Selatan memiliki modal kekuatan yang sangat besar untuk mengimplementasikan skema tersebut mengingat posisinya yang dikenal luas sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional.
Sejumlah daerah seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, serta Ogan Komering Ilir (OKI) selama ini konsisten bertindak sebagai kawasan produsen beras surplus, sementara wilayah-wilayah lainnya memiliki keunggulan tersendiri pada sektor komoditas telur, hasil hortikultura, maupun bidang peternakan.
Dengan berjalannya sistem ini, eksistensi koperasi tidak sekadar diposisikan sebatas gerai layanan publik semata, melainkan turut menjelma sebagai jembatan penghubung strategis yang menghubungkan hasil produksi tingkat desa langsung menuju pangsa pasar yang jauh lebih luas.
Pihak pemerintah daerah turut memberikan dorongan agar setiap unit KDMP mampu merumuskan unit usaha yang selaras dengan potensi spesifik wilayah masing-masing. Produk-produk sektor pertanian, hasil hortikultura, hingga karya usaha masyarakat akan diberikan pendampingan penuh agar dapat menembus rantai pasok program MBG.
"Yang kami dorong, setiap koperasi menentukan sendiri unit usaha yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut nantinya kami bantu masuk ke SPPG untuk memenuhi kebutuhan program MBG," terang Morena.
Dinas Koperasi dan UKM Sumsel mencatat bahwa saat ini sudah terbangun sebanyak 607 unit KDMP yang tersebar di 17 kabupaten dan kota, dengan penetapan target agar seluruhnya bisa mulai beroperasi secara bersamaan pada 17 Agustus 2026.
Secara aspek administratif, imbuh Morena, lebih dari 600 unit KDMP tersebut telah rampung diproses. Dari total keseluruhan 3.258 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Sumsel, kelengkapan aspek legalitas seperti akta pendirian notaris, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah selesai diproses sejak tahun 2025 lalu.
“Angka 607 itu pembangunan gerai fisik. Namun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan lahan benar-benar clean and clear,” pungkasnya.