JAKARTA – Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota (angkot) yang dianggap sudah tidak laik beroperasi.
Fokus utama dari langkah ini menyasar pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih memanfaatkan unit usang serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jabar tidak sekadar melakukan penertiban, melainkan turut menyajikan jalan keluar yang nyata.
Pihaknya berencana memicu transformasi tata kelola dengan memperdayakan para sopir angkot supaya dapat berstatus sebagai pemilik unit melalui mekanisme pembiayaan yang lebih berpihak kepada mereka.
Selaras dengan visi yang ramah lingkungan, KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi—juga memiliki wacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh unit berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV), demi menekan pengoperasian moda transportasi konvensional berbasis bahan bakar fosil.
"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka [DP] sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," kata KDM di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Selanjutnya, KDM memastikan bahwa kesuksesan sistem angkutan massal tidak semata-mata bergantung pada mutu armada, namun wajib ditopang pula oleh peralihan kultur masyarakat serta penguatan infrastruktur di area perkotaan.
Menurut pandangannya, ekosistem transportasi modern wajib disokong oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang sanggup mengimbangi tingginya mobilitas warga.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," jelasnya.
Di samping sektor transportasi darat, KDM pun membawa angin segar untuk sektor transportasi udara. Mulai Agustus mendatang, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung diproyeksikan kembali beroperasi guna melayani beberapa penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.
Bukan cuma rute domestik, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen memacu reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut.
Berbarengan dengan rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung untuk konsisten mendongkrak kualitas pelayanan publik supaya iklim pariwisata serta sektor ekonomi lokal mampu tumbuh optimal.
Mengenai pembagian fungsi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat terus bergulir secara intensif.
Ia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi tumpuan utama untuk penerbangan ibadah.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan haji dan umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," tutur KDM.