JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) mempererat kerja sama guna mengoptimalkan kapabilitas analis kebijakan serta memacu pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti baik di tingkat pusat maupun daerah.
Team Leader SKALA Petra Karetji menerangkan bahwa sinergi tersebut difokuskan agar peningkatan keahlian analis kebijakan tidak berhenti pada tataran pembuatan dokumen semata, melainkan mencakup kecakapan dalam mengomunikasikan, mengadvokasi, serta mengawal rekomendasi agar bisa dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan.
"Policy brief bukan sekadar produk tulisan. Hal terpenting adalah bagaimana rekomendasi yang dihasilkan dapat masuk ke dalam proses perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Petra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam agenda pertemuan antara pihak Tim SKALA dan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo beserta jajaran yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Juli.
Diskusi itu mengevaluasi pelaksanaan kemitraan strategis antara BSKDN Kemendagri dan SKALA sepanjang rentang waktu 2024 hingga 2026, termasuk pengaruh positif pelatihan penyusunan serta advokasi policy brief terhadap siklus perumusan kebijakan di daerah-daerah.
Petra menuturkan bahwa pendampingan pembuatan policy brief telah memperlihatkan dampak nyata terhadap produk hukum serta pelembagaan ekosistem kebijakan di berbagai wilayah, seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, hingga kawasan Papua.
Pada skala nasional, capaian kerja sama ini turut menopang perumusan rancangan kebijakan seputar tata kelola jabatan fungsional, pembentukan policy hub sebagai wadah bagi analis kebijakan daerah, pemantapan pedoman penulisan policy brief, serta pengintegrasian policy brief ke dalam indikator penilaian kinerja dan inovasi daerah.
"Kami tidak mengambil alih atau mengubah kebijakan pemerintah. Peran SKALA adalah mendukung dan mengintegrasikan proses, mulai dari pemanfaatan data, penyusunan analisis, komunikasi rekomendasi, hingga mempertemukan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif dan berbasis bukti," jelas Petra.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sokongan SKALA dalam mendongkrak kompetensi para analis kebijakan, baik di lingkup instansi pusat maupun daerah.
Menurut pandangannya, kolaborasi ini selaras dengan fungsi utama BSKDN dalam merumuskan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang bermutu, aplikatif, serta berdaya guna.
"Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun bersama SKALA. Hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya kapasitas para analis kebijakan, tetapi juga dari mulai dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan di sejumlah daerah," ungkap Yusharto.
Yusharto menekankan bahwa bobot kualitas dari sebuah kebijakan tidak sekadar ditentukan lewat ketajaman analisis semata, melainkan juga lewat kepiawaian pemerintah dalam merajut komunikasi, kerja sama, serta perolehan dukungan dari beragam pemangku kepentingan.
"BSKDN mendukung kelanjutan kerja sama ini, terutama dalam memperkuat advokasi kebijakan dan pelembagaan jejaring analis kebijakan. Kami ingin policy brief yang dihasilkan tidak hanya selesai sebagai dokumen, tetapi benar-benar dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan," tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, BSKDN Kemendagri bersama SKALA diagendakan untuk menjalankan sejumlah program bersama hingga tibanya bulan Oktober 2026.
Rangkaian agenda tersebut mencakup dialog kebijakan mengenai praktik baik advokasi kebijakan, lokakarya peningkatan kapasitas advokasi bagi fungsional analis kebijakan, pelatihan penulisan rekomendasi kebijakan di wilayah Papua Selatan, uji coba modul pelatihan kepala daerah, serta pelatihan pelatih (training of trainers) demi mendukung lahirnya policy hub di daerah.
Melalui serangkaian kegiatan tersebut, BSKDN Kemendagri dan SKALA menaruh harapan besar untuk memperluas cakupan ekosistem kebijakan berbasis bukti sekaligus mempererat gotong royong antara unsur pemerintah, institusi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga lembaga kajian.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan produk kebijakan yang kian responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok warga miskin, rentan, serta penduduk yang tinggal di daerah tertinggal.