JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan segera merilis sepeda motor listrik nasional memperoleh apresiasi dari kalangan akademisi.
Kendati demikian, kesuksesan program ini dinilai wajib diukur melalui kapabilitas dalam membentuk industri kendaraan setrum yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar meluncurkan produk baru ke pasar.
Yannes Martinus Pasaribu selaku pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memaparkan bahwa tanah air sebelumnya sudah mempunyai sejumlah merek motor nasional seperti Kanzen dan Gesits.
Pengalaman dari merek-merek tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan berada pada momen peluncuran produknya, melainkan bagaimana menjaga konsistensi produksi, membentuk rantai pasok, serta menghadirkan pasar yang memadai.
"Ukuran keberhasilannya bukan sekadar meluncurkan produk, tetapi membangun industrinya," ujar Yannes, Rabu (22/7/2026).
Menurut pandangannya, proses pengembangan sebuah sepeda motor umumnya memerlukan waktu berkisar antara tiga hingga lima tahun.
Oleh sebab itu, jika motor listrik nasional akan dirilis dalam waktu dekat, terdapat kemungkinan besar bahwa proyek tersebut telah dirancang jauh sebelum dipublikasikan oleh pemerintah.
Yannes berpendapat bahwa pemerintah wajib menjabarkan secara transparan berbagai aspek fundamental dari proyek ini.
Hal itu meliputi kepemilikan desain serta hak kekayaan intelektual (HKI), tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sudah terverifikasi, asal-usul komponen utama seperti sel baterai dan motor penggerak, hingga kapasitas manufaktur komponen inti yang benar-benar diproduksi di dalam negeri.
"Jika seluruh aspek tersebut dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk roadmap pengembangannya, maka klaim sebagai karya anak bangsa akan semakin kuat," katanya.
Dia memberikan opini bahwa kebijakan pelonggaran impor komponen pada fase awal merupakan keputusan yang masih masuk akal mengingat ekosistem industri kendaraan listrik domestik belum sepenuhnya matang.
Berbagai komponen vital, seperti sel baterai, magnet permanen, hingga elektronika daya, jumlah produksinya masih terbatas di dalam negeri.
Walakin, menurut Yannes, kemudahan impor tersebut wajib bersifat temporer dan disertai dengan target kenaikan kandungan lokal yang jelas pada tiap tahunnya.
"Insentif impor sebaiknya menjadi instrumen transisi, bukan kebijakan permanen. Harus ada batas waktu yang jelas dan target peningkatan kandungan lokal yang terukur," ujarnya.
Bukan hanya itu, dia pun merekomendasikan pemerintah untuk memanfaatkan belanja kendaraan listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta Polri sebagai anchor market.
Langkah ini berguna untuk menyokong permintaan di tahap awal sehingga pihak industri mendapatkan kepastian pasar.
Insentif Harus Mendorong Investasi Komponen
Yannes mengingatkan bahwa skema insentif yang semata-mata berfokus pada kenaikan penjualan kendaraan berpotensi membuat mayoritas keuntungan ekonomi tetap mengalir ke penyuplai komponen dari luar negeri.
Perkara tersebut sangat mungkin terjadi jika komponen bernilai tinggi, seperti baterai beserta sistem penggerak, masih dikuasai oleh produk impor.
Oleh karena itu, dia menilai penghitungan TKDN tidak boleh sekadar dipenuhi secara administratif, melainkan harus memperhatikan kedalaman nilai tambah dari komponen strategis yang diproduksi di dalam negeri.
Menurutnya, beberapa produsen kendaraan listrik di tanah air sebenarnya sudah mampu menyentuh tingkat kandungan lokal di atas 50%.
Dengan begitu, tantangan utama yang dihadapi bukan lagi soal kemampuan teknis, melainkan perancangan kebijakan yang dapat merangsang investasi pada industri komponen yang bernilai tambah tinggi.
Yannes memberikan usulan agar skema insentif dibuat secara bertahap merujuk pada tingkat kandungan lokal yang riil. Produsen yang mempunyai TKDN lebih tinggi sepantasnya mendapatkan insentif yang lebih besar agar memiliki stimulus ekonomi untuk memperluas investasi sekaligus melokalisasi rantai pasok.
Di sisi lain, proses verifikasi TKDN juga wajib diarahkan pada komponen-komponen inti, seperti sel baterai, electric drivetrain, serta controller, bukan sekadar berpatokan pada perhitungan agregat.
Dia juga memandang insentif di sektor permintaan perlu diimbangi dengan insentif untuk sektor pasokan, contohnya pemberian fasilitas fiskal demi investasi industri komponen dan aktivitas riset, termasuk penyederhanaan penerapan fasilitas super tax deduction.
"Tujuan akhirnya adalah membangun kemampuan riil industri komponen nasional dari tier 1 hingga tier 4, bukan sekadar mengejar angka penjualan kendaraan. Keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur dari total penjualan," pungkasnya.