MPR Soroti Ironi Melimpahnya Energi RI yang Mayoritas Masih Impor

Rabu, 22 Juli 2026 | 00:49:01 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno. (Foto: NET)

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno memberikan perhatian khusus terhadap kontradiksi di sektor energi nasional yang dinilai masih sangat bertumpu pada pasokan impor dari luar negeri. 

Padahal, menurut Eddy, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi, baik fosil maupun energi baru terbarukan (EBT), yang sangat melimpah untuk puluhan tahun mendatang.

Eddy berpandangan bahwa sektor ketenagalistrikan saat ini menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemanfaatan pembangkit listrik yang menggunakan batubara masih mendominasi porsi penggunaan sehari-hari oleh masyarakat.

"Bagi saya, transisi energi itu merupakan keniscayaan. Karena hari ini kami masih sangat bergantung pada energi-energi fosil. Lampu, AC yang kami gunakan, kipas kami di rumah, itu 60% sumber listriknya dari batubara hari ini," ujarnya, Selasa (21/7/2026).

Eddy memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal berupa potensi energi terbarukan mencapai 3.600 gigawatt (GW) dibarengi dengan cadangan fosil yang sangat besar. 

Bahkan, produksi batubara di dalam negeri mampu menyentuh angka 800 juta ton per tahun dengan cadangan yang diperkirakan bisa bertahan hingga lebih dari seratus tahun.

"Tetapi di tengah kemewahan sumber energi fosil dan sumber energi terbarukan yang kami punya, hari ini kebutuhan energi kami dari mana? Dari impor," tegasnya.

Di samping itu, Eddy menggarisbawahi bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak hanya menguras devisa negara, tetapi juga melipatgandakan beban subsidi. 

Ia mengungkapkan bahwa impor minyak mentah berada di angka 1 juta barel per hari, sementara impor LPG harus memenuhi sekitar 80% dari seluruh kebutuhan harian nasional.

"Kami impor 1 juta barrel minyak mentah per hari, kami impor LPG 3 kg, LPG itu kami impor, kami kebutuhannya 8 juta kiloliter per tahun, 80% kami impor. Sudah kami impor, keluar devisa, kami subsidi. Jadi ini bebannya luar biasa besarnya," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa langkah percepatan bauran energi bersih kini menjadi hal krusial demi menjaga iklim investasi serta daya saing ekonomi nasional di tingkat global. 

Menurut pandangannya, banyak investor dari luar negeri saat ini mulai menetapkan ketersediaan pasokan listrik yang ramah lingkungan sebagai prasyarat utama sebelum menanamkan modal mereka.

"Karena apa? Dari aspek investasi, ekonomi secara umum, ini juga penting. Orang kalau mau investasi di Indonesia, mereka akan lihat. Saya mau investasi di Indonesia tapi ada gak ya energi bersihnya, energi hijaunya? Soalnya kalau saya tidak menggunakan energi hijau, saya gak bisa investasi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa kehadiran energi terbarukan juga menjadi pendorong krusial agar komoditas hasil ekspor dari Indonesia tidak terhambat oleh aturan pajak karbon internasional di negara-negara tujuan.

"Dan bagi Indonesia juga repot, kalau kami tidak memiliki sumber-sumber energi terbarukan untuk proses dan metode pengolahan barang dan produk kami, ekspor kami di luar negeri juga gak kompetitif. Karena apa? Kena C-bank, kena pajak karbon di luar negeri," pungkasnya.

Terkini