JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan susunan 5 pimpinan tinggi madya yang baru untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para pejabat baru tersebut memiliki latar belakang sebagai pejabat tinggi di berbagai instansi, mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa penunjukan 5 pimpinan tinggi madya tersebut dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres). Adapun prosesi pelantikan baru saja dilaksanakan pada Selasa (21/7/2026).
Bersamaan dengan masuknya 5 pejabat baru ini, BGN terus melakukan akselerasi perbaikan tata kelola program MBG. Menurut Arumsari, Prabowo memberikan tenggat waktu sekitar satu bulan agar penyaluran program MBG dipertajam sehingga bisa menjangkau penerima manfaat yang tepat sasaran.
Langkah penajaman ini ditempuh melalui proses verifikasi data penerima manfaat yang ditargetkan menyentuh angka 62,7 juta orang. Selain itu, verifikasi juga menyasar titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Jadi kami fokus pada hal-hal yang memang menjadi penting pada sebulan pertama ini, harus melakukan apa dan seterusnya,” ujar Arumsari.
Kelima pejabat baru di lingkungan BGN tersebut adalah Lili Khamiliyah yang mengemban posisi Sekretaris Utama BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, serta Zainuri yang menjabat selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN.
Selanjutnya, terdapat Mariman Darto yang dipercaya mengisi posisi Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta Ketut Sumedana yang menduduki jabatan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Profil Pejabat Baru BGN
1. Lili Khamiliyah Lili Khamiliyah yang menempati posisi Sekretaris Utama BGN sebenarnya bukan orang baru di instansi ini. Lili sebelumnya dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro dan Keuangan BGN.
Sebelum meniti karier di BGN, ia sempat bertugas di Kementerian Keuangan dengan memimpin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V untuk masa jabatan 2023-2025. Jauh sebelum itu, ia juga menakhodai KPPN Cirebon pada periode 2021-2023.
Menilik riwayat akademisnya, Lili memperoleh gelar S1 Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII). Ia kemudian merampungkan studi S2 di FISIP Universitas Padjadjaran, serta meraih gelar S3 di bidang Manajemen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea Sebelum memegang amanah sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima merupakan salah satu pejabat struktural di Kemenkes.
Ia tercatat dilantik menjadi Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes pada tahun 2022. Pada masa sebelumnya, Prima aktif sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya di Direktorat Pengelolaan Imunisasi.
Secara akademis, Prima merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Setelah itu, ia berhasil meraih gelar Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia.
3. Zainuri Sebelum dipercaya menempati jabatan Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Zainuri mengemban tugas sebagai Kepala Biro Keuangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilantik pada 2024.
Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lingkungan BPKP sejak tahun 1991, dengan posisi mulai dari Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, Auditor Pertama, Kepala Bidang Investigasi, hingga menjadi Auditor Madya.
Zainuri menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus pada tahun 1991. Ia kemudian meneruskan studi diploma empat (D4) di perguruan tinggi kedinasan yang sama hingga lulus pada tahun 1997.
4. Mariman Darto Sebelum memangku jabatan selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman menduduki posisi Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sejak tahun 2025.
Ia juga sempat mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada periode 2022-2025.
Di masa sebelumnya, ia menjabat Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN sepanjang tahun 2014-2022.
Mariman menempuh studi S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang, lalu melanjutkan studi S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia, serta menuntaskan program S3 Ilmu Manajemen di Universitas Mulawarman.
5. Ketut Sumedana Sebelum mendapatkan penugasan baru sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut sempat menempati posisi strategis sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.
Selain itu, Ketut juga tercatat pernah memimpin Korps Adhyaksa di daerah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Perjalanan karier Sumedana di lingkungan Kejaksaan sendiri sudah dirintis sejak tahun 1998, di mana ia mengawali langkahnya sebagai staf di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok.