JAKARTA - Wilayah Kabupaten Garut dipandang sebagai salah satu kawasan yang paling sukses dalam pengaplikasian Program UPLAND garapan Kementerian Pertanian yang berkolaborasi dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Capaian prestasi tersebut lantas mengantarkan Garut untuk didapuk sebagai tempat pelaksanaan evaluasi akhir proyek pada tahun 2026 ini.
Kendati demikian, di balik apresiasi tersebut, problem mendasar yang menjerat para petani kentang di lapangan ternyata belum tuntas sepenuhnya. Ketergantungan terhadap rentenir maupun tengkulak masih mendominasi urat nadi perdagangan di sentra penghasil kentang kawasan Cikajang.
Project Management Unit (PMU) UPLAND Muhammad Ikhwan memaparkan bahwa Garut dipilih sebagai titik Project Completion Review karena dianggap paling representatif dalam mencerminkan keberhasilan target pencapaian program dibandingkan 13 kabupaten penerima lainnya.
"Kenapa Garut? Karena dianggap yang bisa mewakili sisi keberhasilan manfaat pencapaian tujuan program. Garut juga menerima paket program yang lengkap dibanding daerah lain," kata Muhammad Ikhwan, Selasa (21/7/2026).
Sebagai catatan, Program UPLAND merupakan proyek strategis pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik, suplai sarana alat mesin pertanian, penguatan manajemen kelembagaan petani lewat koperasi, hingga perluasan akses jaringan pasar.
Ikhwan mengemukakan bahwa salah satu transformasi fundamental yang terjadi adalah beralihnya pola garapan usaha tani dari sistem perorangan menuju model pengelolaan berbasis kolektif koperasi.
Menurut pemaparannya, pola pendekatan tersebut terbukti mampu mendongkrak daya tawar petani dalam mengakses teknologi mutakhir, fasilitas permodalan, serta jalur pemasaran.
"Dulu petani melakukan usaha tani secara masing-masing. Sekarang seluruh peserta Program UPLAND tergabung dalam koperasi sehingga lebih mudah memperoleh pendampingan dan pengembangan usaha," kata Ardhy.
Walau demikian, realitas di tingkat akar rumput memperlihatkan bahwa pergeseran kelembagaan itu belum sepenuhnya merombak rantai pasok niaga kentang.
Sejumlah petani lokal di Kecamatan Cikajang mengaku masih terpaksa memasarkan hasil panennya kepada tengkulak karena mekanisme pencairan dana yang jauh lebih instan serta faktor kedekatan relasi bisnis yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
Salah seorang petani kentang di Desa Cikajang bernama Asep (48) menuturkan bahwa mayoritas petani belum mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan pihak pembeli hasil jerih payah mereka.
"Kalau panen, yang langsung datang tetap tengkulak. Mereka sudah kasih modal sejak awal tanam, jadi hasil panen biasanya langsung dipotong ke mereka. Mau jual ke tempat lain juga susah," ujarnya.
Di mata Asep, kehadiran koperasi memang memberikan andil besar dalam menyuplai pelatihan teknis serta informasi seputar tata cara budidaya yang baik. Akan tetapi, khusus untuk urusan penjualan hasil panen, para petani masih terkendala keterbatasan akses pasar.
"Harga kadang bagus, kadang jatuh. Kalau sudah panen raya, petani tidak punya pilihan selain melepas ke tengkulak karena kentang tidak bisa disimpan terlalu lama," katanya.
Di sisi lain, Country Director IFAD Indonesia Hani Elsadani mengutarakan bahwa agenda evaluasi akhir Program UPLAND ini tidak sekadar menakar aspek keberhasilan fisik pembangunan saja, melainkan turut mengukur tingkat keberlanjutan program pascaberakhirnya masa dukungan proyek.
Menurutnya, model pengelolaan yang dinilai sukses di Garut ini diharapkan mampu dilanjutkan secara mandiri serta diperluas cakupannya oleh pemerintah daerah setempat.
Walaupun demikian, tantangan paling berat justru terletak pada sektor hilirisasi.
"Selama petani masih bergantung pada tengkulak sebagai jalur utama pemasaran, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan posisi tawar maupun kesejahteraan petani," tutupnya.