JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa banyak negara menginginkan Indonesia untuk memimpin dalam isu-isu keanekaragaman hayati atau biodiversitas.
Harapan tersebut disampaikan saat delegasi pemerintah Indonesia menghadiri forum London Climate Action Week.
“Jumlah terrestrial biodiversity kita tambah marine, dijumumkan, kita the biggest. Jadi karena itu, sangat wajar kalau ada permintaan dari berbagai negara untuk Indonesia menjadi leader dalam isu-isu biodiversity,” kata Jumhur dalam agenda Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pada acara itu, ia menjelaskan bahwa Indonesia telah melewati fase pembangunan konvensional sejak merdeka yang dinilai gagal mewujudkan pemerataan.
Kini, Indonesia tengah melangkah ke fase pembangunan gelombang kedua dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam non-konvensional yang lebih ramah lingkungan, seperti kredit karbon, alih-alih aktivitas yang merusak alam.
Dalam menjalankan fase kedua ini, ia mengingatkan agar Indonesia waspada demi memastikan tujuan menyejahterakan masyarakat, terutama kelas bawah, dapat tercapai.
Oleh sebab itu, lembaganya ingin memastikan seberapa besar dampak positif dari kredit karbon berintegritas tinggi yang dapat diterima oleh masyarakat lapisan bawah, sehingga keuntungan tidak cuma mengalir ke para spekulan pedagang karbon.
“Kita harus menjadi pemimpin di situ, kita menjadi hub, dan keuntungan terbesar harus pada ground people atau masyarakat yang ada di tapak, dan saya rasa kita sedang menuju itu,” kata Jumhur.
“Kalau orang bicara ada belasan ribu triliun dari carbon trading (perdagangan karbon), ini bisa lebih besar lagi tentang biodiversity credit (kredit biodiversitas). Jadi kami pastikan konservasi, dan kreditnya itu harus dipastikan juga bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat yang di bawah. Mudah-mudahan equitable development (pembangunan yang berkeadilan) itu terjadi pada fase kedua pembangunan,” ucap Menteri LH.
Lebih lanjut, salah satu langkah konkret yang telah dijalankan pemerintah Indonesia adalah menyusun basis data dan sistem informasi.
Kini, pemerintah sedang menyiapkan rumah data keanekaragaman hayati sebagai bagian dari balai kliring keanekaragaman hayati yang terintegrasi lintas kementerian, lembaga, serta simpul jaringan dengan pihak eksternal lainnya.
Di samping itu, sejumlah regulasi terkait keanekaragaman hayati juga tengah digodok. Salah satunya berupa rancangan peraturan pemerintah mengenai akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik, serta pendanaan keanekaragaman hayati yang salah satunya bersumber dari mekanisme kredit biodiversitas sebagai bagian tata kelola nilai ekonomi keanekaragaman hayati.
“Kami pastikan agar pemanfaatan keanekaragaman hayati serta berbagai instrumen yang dibangun menjadi penguat upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yang menjaga keberlanjutannya, berkeadilan bagi masyarakat, memperhatikan basis saintifik dalam pengambilan keputusan diterapkan dengan tata kelola yang baik dan berintegritas, serta melibatkan berbagai pihak, the whole of government and the whole of society,” pungkas Kepala BPLH.