JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bakal mengakselerasi penyederhanaan birokrasi lewat langkah deregulasi serta digitalisasi pemerintahan.
Salah satu program utama yang diakselerasi yakni penerapan Single National Identity Card demi mentransformasi layanan publik berbasis teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden Prabowo meyakini arah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat. Kendati demikian, seluruh jajaran kabinet diminta untuk tetap melakukan evaluasi dan membenahi beragam kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi birokrasi.
"Saudara-saudara, kami yakin bahwa kami berada di arah yang benar, tapi kami juga waspada. Kami koreksi diri. Kami tahu bahwa efisiensi kami masih kurang. Regulasi kami terlalu banyak, peraturan kami terlalu banyak," kata Prabowo.
Oleh sebab itu, kepala negara menekankan pemerintah bakal memangkas tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik serta iklim usaha menjadi jauh lebih efisien.
"Saya tegaskan di sini, kami harus sederhanakan pemerintahan," ujarnya.
Sebagai pilar dari reformasi birokrasi tersebut, pemerintah mulai merintis digitalisasi sistem pemerintahan lewat pengembangan GovTech beserta sejumlah program penunjang lainnya.
"Kami akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya," katanya.
Prabowo berharap penerapan Single National Identity Card bisa segera terealisasi agar integrasi data serta pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal.
"Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Bukan hanya digitalisasi, Presiden Prabowo turut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyokong agenda deregulasi dengan memotong berbagai aturan yang dinilai berlebihan.
"Kami terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Harus juga sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi," tegasnya.
Pada momen tersebut, Prabowo juga memberikan penilaian bahwa Indonesia saat ini telah mempunyai sistem perlindungan sosial yang kokoh berkat adanya kesinambungan kebijakan antar-era pemerintahan.
Menurutnya, beragam program perlindungan sosial yang berjalan sekarang ialah buah dari pembangunan berkelanjutan oleh para kepala negara terdahulu.
"Saudara-saudara, salah satu prestasi kami adalah kami sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia," katanya.
Prabowo menggarisbawahi bahwa pembangunan nasional tidak boleh dikerjakan secara terputus-putus, melainkan sebuah proses panjang yang dirajut oleh tiap periode pemerintahan.
"Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march," ujarnya.
Selanjutnya, ia mengapresiasi kontribusi dari seluruh pemimpin Indonesia terdahulu, mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden ketujuh Joko Widodo, sebagai fondasi utama yang wajib dipelihara dan disempurnakan oleh kabinet saat ini.
"Semua yang kami miliki, dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kami miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kami, apa yang sudah dicapai kami lestarikan, kami bangun, kami perbaiki," tutur Prabowo.