JAKARTA - Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) berpandangan bahwa Indonesia wajib memperkokoh diplomasi kelapa sawit.
Langkah ini penting agar negara tidak hanya bertindak saat terjadi konflik dagang, melainkan juga mampu membaca potensi hambatan perdagangan yang dapat mengancam daya saing komoditas tersebut di ranah global.
Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa diplomasi sawit mestinya diterapkan secara agresif sebagai alat intelijen pasar. Sistem ini ditargetkan mampu mendeteksi serta meminimalkan potensi regulasi yang diskriminatif semenjak masih dirancang di negara-negara tujuan ekspor.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kami berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," kata Tungkot di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dia berpendapat, indikator kesuksesan diplomasi sawit tidak cuma dilihat dari kesanggupan pemerintah dalam memenangkan atau memberesi konflik perdagangan.
Hal yang tidak kalah penting adalah efektivitasnya dalam menghalau munculnya regulasi yang membatasi akses pasar ekspor bagi Indonesia.
Tungkot beropini bahwa langkah diplomasi oleh pemerintah pada beberapa tahun belakangan telah membuahkan dampak yang baik, terutama lewat program perluasan pasar ekspor.
Langkah itu dipandang sukses meminimalkan ketergantungan Indonesia pada pasar lama, khususnya Uni Eropa.
Saat ini, pengiriman minyak sawit asal Indonesia telah menyebar ke berbagai belahan dunia, seperti India, China, Pakistan, Bangladesh, wilayah Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.
"Pangsa Uni Eropa bagai tujuan ekspor kami tinggal 8%-10%. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kami tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkokoh diplomasi sawit pada skala global.
Langkah tersebut diwujudkan lewat penguatan relasi dengan negara-negara importir utama, keterlibatan dalam misi dagang demi memperluas jangkauan pasar, proses hukum dan advokasi atas aturan yang dinilai berat sebelah, kampanye positif pada media global, hingga sokongan untuk bermacam-macam forum sawit dunia.
Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, berpendapat bahwa diplomasi sawit tetap menjadi sebuah kebutuhan yang krusial.
Hal ini dikarenakan beragam restriksi dagang yang menggunakan alasan isu keberlanjutan masih terus bermunculan.
Dia menilai, beberapa standar keberlanjutan di pasar dunia masih punya kecenderungan untuk membebankan aturan yang lebih ketat kepada komoditas minyak sawit ketimbang minyak nabati jenis lainnya.
"Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal minyak kedelai diproduksi Brasil yang juga masih melakukan deforestasi, tetapi aturan itu tidak diberlakukan," tutur Puspo.
Walau begitu, Puspo memberikan catatan bahwa penguatan diplomasi tersebut wajib dibarengi dengan perbaikan tata kelola pada industri sawit domestik.
Dia menganggap peningkatan daya saing bakal menjadi lebih kokoh jika ditopang oleh sistem produksi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, baik pada aspek lingkungan maupun sosial.
"Kami benahi proses dan produksi di dalam negeri supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya," ujarnya.