JAKARTA - Pemerintah merasa optimistis bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di tahun 2026 mampu melewati target yang telah ditetapkan dalam APBN.
Berdasarkan outlook APBN 2026, proyeksi PNBP disesuaikan ke atas menjadi Rp 575,1 triliun atau berkisar 125,2% dari target awal yang sebesar Rp 459,2 triliun, seiring dengan kokohnya realisasi penerimaan sepanjang semester I-2026.
Sampai dengan periode akhir semester I-2026, perolehan PNBP tercatat sudah menyentuh angka Rp 271 triliun atau berkisar 59% dari target APBN 2026.
Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,6% jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kenaikan angka penerimaan ini disokong oleh kondisi harga beberapa komoditas strategis yang tetap stabil.
"Ini berasal dari terjaganya harga beberapa komoditas strategis," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2026).
Purbaya memaparkan, lonjakan PNBP ini utamanya bersumber dari peningkatan kinerja penerimaan sumber daya alam (SDA), PNBP kementerian/lembaga (K/L), beserta Badan Layanan Umum (BLU).
Di sektor SDA migas, penerimaan terungkit oleh apresiasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), kenaikan volume lifting migas, serta depresiasi nilai tukar rupiah.
Di waktu yang sama, PNBP SDA nonmigas ikut terkerek berkat penguatan harga pada komoditas mineral seperti nikel, tembaga, emas, dan perak.
Sebaliknya, pos penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) justru menunjukkan penurunan lantaran dividen dari BUMN sektor perbankan saat ini dialihkan ke BPI Danantara dan tidak lagi disetor langsung ke kas negara.
Kendati begitu, koreksi tersebut dapat terkompensasi oleh pertumbuhan PNBP K/L dan BLU yang ditopang oleh kenaikan pendapatan dari sektor pelayanan pemerintah, penegakan hukum, fasilitas kesehatan, serta kegiatan ekspor CPO beserta produk turunannya.
Ekonom BTN Myrdal Gunarto berpandangan bahwa kenaikan outlook PNBP ini mengindikasikan pemerintah masih mempunyai ruang yang cukup luas untuk mempertebal kantong penerimaan negara di luar instrumen perpajakan.
Sesuai analisisnya, peningkatan tersebut digerakkan oleh kontribusi BLU, performa sektor komoditas, serta perbaikan penerimaan di bidang bea dan cukai di tengah hilangnya setoran dividen dari BUMN.
Walaupun proyeksinya terbilang positif, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman tetap mengingatkan agar pemerintah tidak menaruh ketergantungan penuh pada tingginya harga komoditas global.
Mengingat harga batubara, nikel, dan CPO yang kini mulai berangsur normal disertai pelemahan permintaan global, akselerasi PNBP ke depannya wajib disokong melalui peningkatan volume produksi, optimalisasi lifting migas, penguatan tata kelola BLU, serta pemanfaatan aset-aset negara secara lebih produktif.
Oleh sebab itu, pemerintah dipandang perlu memfokuskan strategi PNBP mereka pada penguatan mutu sumber penerimaan yang bersifat berkelanjutan, alih-alih sekadar mengejar pertumbuhan target secara nominal di setiap tahunnya.