JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah bersama Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) untuk melakukan sinkronisasi data terkait kebutuhan guru sebagai acuan utama dalam merancang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027.
Cucun menyampaikan hal tersebut usai mengikuti audiensi antara DPR, pemerintah, dan Forum Aliansi GTKN di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, seraya menekankan bahwa kebutuhan tenaga pengajar saat ini sangat mendesak sehingga memerlukan pemetaan yang presisi.
"Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah," katanya.
Ia menyatakan bahwa perhitungan tersebut harus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit yang mungkin akan digabungkan.
Menurut Cucun, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang dalam proses memetakan kebutuhan guru di tiap-tiap daerah.
Selain kebutuhan guru, ia juga meminta pemerintah untuk menghitung kekosongan jabatan kepala sekolah agar operasional pelayanan pendidikan tidak terhambat.
"Ya bayangkan saja kalau enggak ada kepala sekolah, sudah lulus, siapa yang menandatangani ijazah? Enggak ada kan?" ujarnya.
Cucun turut mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi guru paruh waktu yang masa kontraknya berakhir pada September 2026 mendatang.
"Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka enggak ada. Jadi ini butuh kejelasan. Tadi terkait PPPK ada dua, ada yang penuh waktu dan yang paruh waktu," katanya.