JAKARTA – Komisi II DPR RI menggarisbawahi krusialnya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi menjamin kesiapan lahan dalam menyokong eksekusi program prioritas nasional.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat melaksanakan kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, menuturkan bahwa sejumlah program strategis di provinsi tersebut sudah bergulir, namun masih menemui hambatan menyangkut penyediaan lahan.
"Menurut laporan Pak Gubernur, program-program Astacita sudah berjalan walaupun sebagian masih dalam progres. Beberapa bottleneck yang kami temukan, misalnya soal lahan dan tanah. Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi," kata Rifqinizamy.
Berdasarkan penuturannya, agenda kunjungan Komisi II DPR ke daerah memiliki tujuan untuk memastikan bermacam hambatan itu bisa segera dituntaskan lewat koordinasi lintas sektor.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mendesak Kementerian Dalam Negeri agar bertindak lebih proaktif dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pada pelaksanaan program strategis nasional.
"Misalnya, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional akan dipertemukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah tidak merasa tidak dilibatkan dalam program-program strategis nasional," ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjelaskan progres beberapa program prioritas nasional yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo di wilayah Kepulauan Riau.
Ansar Ahmad menyebutkan bahwa program MBG telah menjangkau sebanyak 594 ribu penerima manfaat, atau berkisar 87,47 persen dari total target yang mencapai 679 ribu penerima.
Mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Gubernur Kepulauan Riau menguraikan bahwa 51 lokasi sudah rampung dibangun, 180 lokasi tengah dalam tahap pembangunan, 271 lokasi sudah siap lahannya, sedangkan 136 lokasi sisanya masih dalam tahap pemenuhan lahan.
Terkait program Sekolah Rakyat, Kepri saat ini sudah mempunyai tiga sekolah rintisan yang berlokasi di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna dengan menjaring total 201 siswa.
Akan tetapi, pengerjaan fisik proyek tersebut masih menemui kendala lantaran proses lelang berulang kali gagal yang dipicu oleh tingginya biaya satuan bahan bangunan di area kepulauan.
Lebih lanjut, Ansar Ahmad memaparkan bahwa saat ini sudah tersedia empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan rincian tiga lokasi di Batam dan satu lokasi di Natuna.
Bukan hanya itu, pemerintah daerah pun telah mengajukan 124 calon lokasi untuk pembangunan KNMP selanjutnya, di mana mayoritas tingkat kesiapan lahannya masih berstatus dalam survei.
Dalam momentum yang sama, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menggarisbawahi pentingnya memastikan mitigasi konflik pertanahan sebelum dimulainya proses pembangunan.
"Masih ada beberapa kekurangan sehingga terjadi potensi sengketa lahan atau perkara pertanahan, kami berusaha menyelesaikan ini dengan baik," katanya.
Ossy Dermawan menambahkan bahwa jajarannya bakal melangsungkan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam guna memantau pelayanan terhadap pengelolaan areal penggunaan lain di wilayah kota tersebut.
Sebagai kesimpulan, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengharapkan koordinasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta instansi terkait bisa mengakselerasi penyelesaian kendala pertanahan, sehingga seluruh program prioritas nasional dapat diwujudkan sesuai dengan target yang ditetapkan.