JAKARTA - Pengamat ekonomi serta kebijakan publik Feiral Rizky Batubara berpandangan bahwa peluncuran surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak boleh disetarakan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty).
Hal itu dikarenakan kedua instrumen finansial tersebut mempunyai target, sistem kerja, serta karakteristik yang tak sama. Oleh sebab itu, Feiral menganggap beragam kritik yang beredar mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond semestinya ditinjau secara proporsional.
"Tax amnesty adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan aset dan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan ketentuan tertentu. Sementara Patriot Bond merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi modal publik dalam pembiayaan proyek dan program strategis. Jadi konteksnya berbeda," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Baru-baru ini, beberapa kalangan merasa cemas bahwa perilisan Patriot Bond dan Merah Putih Bond bisa memicu pandangan miring di mata investor internasional sampai mendatangkan risiko reputasi buat Danantara maupun sektor keuangan domestik.
Meski begitu, Feiral menganggap kecemasan itu bisa ditepis lewat pengaplikasian tata kelola yang kokoh dan keterbukaan dalam menjalankan program. Nama baik Danantara selaku lembaga investasi milik negara malahan bakal sangat bertumpu pada mutu tata kelola yang dipraktikkan pada tiap-tiap instrumen pendanaan yang diluncurkan.
Feiral memotivasi pemerintah untuk gencar melangsungkan edukasi secara menyeluruh kepada warga supaya maksud, sistem operasi, serta kegunaan dari Patriot Bond maupun Merah Putih Bond bisa dimengerti seutuhnya.
"Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut," katanya memberikan saran.
Sementara itu, Feiral menilai bahwa cetak biru peluncuran Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia mesti diartikan sebagai sarana memperkokoh pendanaan pembangunan negara lewat penghimpunan modal yang mengalir ke dalam negeri.
Sasaran pokoknya yakni mendongkrak keterlibatan investasi, memperluas pasar keuangan lokal, serta menyokong pembiayaan bagi proyek-proyek strategis negara.
"Intinya adalah bagaimana menggerakkan modal domestik dan menarik dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Tujuannya agar dana tersebut dapat dikelola menjadi instrumen investasi yang kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan dan transformasi ekonomi nasional," kata Feiral.